EBuzz – Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh sekaligus Presiden Konfedarasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, menyatakan bahwa pemerintah bersama jajaran serikat buruh tengah mengintegrasikan serangkaian langkah mitigasi strategis.
Langkah taktis ini ditujukan untuk menekan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di tengah eskalasi konflik geopolitik global antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang memicu ketidakpastian makroekonomi serta volatilitas nilai tukar rupiah.
Said Iqbal mengungkapkan bahwa, pemetaan makro di wilayah Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jakarta mengonfirmasi adanya tekanan riil terhadap kelangsungan operasi industri.
Menurutnya, hambatan terbesar dialami oleh korporasi yang berorientasi ekspor akibat penurunan permintaan agregat global, serta industri domestik yang bergantung pada pasokan bahan baku impor akibat disrupsi rantai pasok (supply chain).
“Kunjungan yang saya lakukan bertujuan memastikan apakah ada potensi PHK yang dipicu oleh kenaikan kurs rupiah dan perang Iran, Amerika, dan Israel yang tak kunjung selesai. Hasil temuan tersebut memang benar, sangat mempengaruhi perusahaan yang berorientasi ekspor dan perusahaan yang bahan bakunya berasal dari impor,” kata Said Iqbal dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (21/6/2026). (22/6).
Baca Juga : Aturan Baru Potongan Ojol 8%, KSPI Siap Kawal Implementasi Perpres
Mitigasi PHK Massal
Lebih lanjut ia menambahkan, kewenangannya sebagai Penasihat Khusus Presiden bukan mengambil keputusan eksekusi, melainkan melakukan analisis, memberikan masukan, dan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah. Untuk itu, pemerintah dapat bersinergi dengan serikat buruh dan juga akan menjalin komunikasi dengan kalangan pengusaha.
Hal ini kata Said Iqbal, dilakukan sebagai langkah mitigasi yang harus disiapkan pemerintah bersama dengan serikat buruh untuk menghindari terjadinya PHK massal.
“Amanat Presiden kepada saya adalah memitigasi persoalan yang mungkin timbul di perusahaan. Karena itu, saya bergerak cepat turun ke lapangan,” ujarnya.
Pria yang saat ini duduk sebagai Presiden KSPI menegaskan, terdapat beberapa langkah mitigasi yang akan dilakukan antara pemerintah dengan serikat buruh diantaranya yakni pemerintah akan membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi perusahaan, kemudian ia meminta kepada Presiden untuk pemberian relaksasi pajak kepada perusahaan.
“Empat ribu karyawan tidak boleh kehilangan hak-haknya. Upah harus tetap dibayar penuh karena ada informasi bahwa pekerja yang dirumahkan hanya dibayar 50%,” tegas Said Iqbal.
Said Iqbal menegaskan bahwa strategi yang digunakan adalah mendatangi langsung lokasi-lokasi yang berpotensi menimbulkan PHK, bukan menunggu persoalan membesar.
“Saya mengajak strateginya bukan menunggu, tetapi datang. Pemerintah bersama serikat buruh, terutama KSPI, sudah melakukan mitigasi awal untuk memastikan tidak adanya PHK,” pungkasnya.
Baca Juga : Besok, Serikat Pekerja Geruduk Kantor Kemenaker Tuntut THR Tanpa Pajak
Sementara itu, berdasarkan catatan KSPSI terdapat 2.500 pekerja yang ada di Jawa Timur terancam PHK akibat dana modal kerja perusahaan yang tersimpan di bank telah dilikuidasi oleh LPS. Kemudian, di Bandung terdapat 4.000 pekerja juga terancam kehilangan pekerjaannya usai perusahaan mengalami keterlambatan pasokan bahan baku akibat situasi perang yang membuat distribusi dialihkan ke pemasok lain.
