EBuzz – Utang nasional Amerika Serikat resmi menembus US$ 40 triliun (sekitar Rp 712.000 triliun) untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Rekor ini memicu peringatan keras soal krisis fiskal yang mengintai, seiring biaya program jaring pengaman sosial dan pembayaran bunga utang melesat jauh melampaui pendapatan negara akibat pemotongan pajak besar-besaran.

Departemen Keuangan AS melaporkan total utang publik yang beredar mencapai US$ 40,047 triliun pada Selasa lalu, menurut laporan Reuters, Kamis (20/08/2026). Angka jumbo ini terdiri dari surat berharga Departemen Keuangan yang dipegang publik sebesar US$ 32,266 triliun (Rp 574.334,8 triliun) dan kepemilikan utang antar-pemerintah senilai US$ 7,782 triliun (Rp 138.519,6 triliun).

Pasar Obligasi Bergejolak

Pasar obligasi global menunjukkan tanda kepanikan. Investor asing, yang memegang hampir sepertiga surat utang AS, terus mengurangi permintaan sepanjang setahun terakhir. Yield obligasi tenor panjang melonjak ke level tertinggi dalam hampir dua dekade pada Selasa, setelah lelang obligasi senilai US$ 25 miliar (Rp 445 triliun) mencatatkan yield tertinggi sejak 2021.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent langsung merespons tekanan ini dengan manuver agresif pada Rabu. Ia menggandakan ukuran pembelian kembali atau buyback untuk surat utang bertenor 10 hingga 30 tahun menjadi sedikitnya US$ 4 miliar (Rp 71,2 triliun) per operasi. Langkah ini bertujuan menekan yield obligasi turun.

Presiden AS Donald Trump justru merespons santai gejolak pasar tersebut. Ketika ditanya apakah rakyat Amerika harus khawatir dengan volatilitas pasar obligasi, ia kembali menuntut penurunan suku bunga.

“Saya tidak berpikir begitu sama sekali. Saya pikir kita memiliki negara yang sangat kuat, dan kita sedang melewati suku bunga konyol ini, mereka konyol. Dengar, ketika negara kita kuat, suku bunga harus turun,” ujar Trump.

Warisan Utang Dua Presiden

Utang pemerintah federal AS telah berlipat ganda dalam waktu kurang dari satu dekade. Angka ini berawal dari US$ 19,95 triliun (Rp 355.110 triliun) saat Trump pertama kali dilantik pada Januari 2017.

Utang AS melonjak US$ 11,6 triliun (Rp 206.480 triliun) selama dua masa jabatan Trump di Gedung Putih. Utang publik membengkak US$ 7,8 triliun pada periode pertamanya, sebagian besar akibat pandemi. Sejak dilantik kembali pada Januari 2025, ia menambah beban utang sebesar US$ 3,8 triliun.

Presiden Joe Biden juga mencatatkan lonjakan utang sebesar US$ 8,4 triliun (Rp 149.520 triliun) selama empat tahun masa jabatannya. Belanja pemulihan Covid-19, investasi infrastruktur raksasa, dan subsidi energi bersih mendorong beban tersebut.

Sekitar sepertiga dari total lonjakan utang dalam sedekade terakhir murni berasal dari pinjaman era pandemi oleh kedua presiden. Sisanya mencerminkan ketidakseimbangan struktural jangka panjang antara pajak dan pengeluaran negara.

Presiden Committee for a Responsible Federal Budget (CRFB), Maya MacGuineas, melontarkan peringatan tajam atas kondisi fiskal ini.

“Empat puluh triliun dolar utang tidak hanya ada di buku besar pemerintah, itu dirasakan di seluruh ekonomi dan menemukan jalannya ke kantong orang-orang dengan satu atau lain cara,” tutur Maya.

“Semakin banyak kita meminjam, semakin kita memperburuk inflasi, memeras prioritas lain dalam anggaran, dan membuat diri kita rentan terhadap keadaan darurat di dalam negeri dan gejolak di luar negeri,” tegasnya.

Rekor US$ 40 triliun ini tercapai kurang dari lima bulan setelah utang AS menembus US$ 39 triliun. Jumlah ini telah berlipat empat kali dalam kurun waktu kurang dari 20 tahun, padahal AS baru menembus utang US$ 1 triliun pertamanya pada 1981.

“Sungguh mengejutkan betapa terprediksinya penurunan fiskal kekuatan global bisa terjadi,” pungkas Maya.

Defisit yang Makin Mencekik

Kas negara AS kini benar-benar tertekan. Departemen Keuangan AS melaporkan defisit bulanan tertinggi keempat dalam sejarah pada pekan lalu, mencapai US$ 432 miliar (Rp 7.689,6 triliun) untuk Juli saja. Pengembalian tarif membuat penerimaan bea cukai negatif selama tiga bulan berturut-turut, sementara biaya Jaminan Sosial dan Medicare terus melonjak. Defisit untuk 10 bulan pertama tahun fiskal 2026 bahkan telah melampaui total defisit sepanjang tahun fiskal 2025.

Trump memang meluncurkan Department of Government Efficiency (DOGE) untuk memangkas pekerja agen federal. Namun pemotongan ini hanya menyasar porsi terkecil dari anggaran, yakni anggaran diskresioner. AS menghabiskan sekitar US$ 7 triliun (Rp 124.600 triliun) setiap tahun, dan pemerintah telah mengunci 60% dari angka tersebut untuk program wajib seperti Jaminan Sosial, Medicare, Medicaid, dan perawatan veteran.

Paket legislatif andalan Trump di periode kedua, One Big Beautiful Bill Act, diperkirakan akan menambah utang baru sebesar US$ 4,7 triliun (Rp 83.660 triliun) menurut hitungan Congressional Budget Office (CBO).

Baca Juga APEX Raup Kontrak Offshore Drilling Rp1,16 T dari Pertamina

Bunga Utang Lampaui Pentagon

AS kini membakar US$ 1,1 triliun (Rp 19.580 triliun) murni untuk membayar bunga utangnya, di luar biaya program-program tersebut. Beban biaya layanan utang ini resmi melampaui pendanaan Pentagon pada anggaran tahun fiskal 2025, untuk pertama kalinya dalam sejarah.

Pada 10 bulan pertama tahun fiskal 2026, ongkos bunga tersebut bahkan mengalahkan pengeluaran kesehatan Medicare. Bunga utang kini menjadi pos anggaran terbesar kedua pemerintah AS, tepat di bawah Jaminan Sosial.

Membengkaknya biaya perawatan kesehatan untuk generasi baby boom terus menguras dana perwalian negara. Sementara itu, penerimaan pajak gaji dan penghasilan terus gagal menutupi biaya operasional pemerintahan Paman Sam.