EBuzz – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat secara resmi memberlakukan kebijakan e-budgeting untuk pengelolaan keuangan dan e-voting untuk penyaluran aspirasi politik di seluruh desa di Jabar.
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, mengatakan bahwa mulai Selasa ini (3/6/2025), dirinya telah menandatangani kebijakan yang akan mewajibkan sekitar 5.000 desa di Jabar untuk menerapkan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan desa dan pemilihan kepala desa.
“Jadi dua hal yang hari ini saya tanda tangani dan akan berlaku di seluruh desa di Jawa Barat,” kata Dedi dalam keterangannya. (4/6).
Dengan penerapan e-budgeting, Dedi menjelaskan bahwa seluruh transaksi dan pengelolaan keuangan desa akan dilakukan secara digital. Hal ini mencakup pemasukan dan pengeluaran uang desa. Sistem ini juga dirancang untuk mendeteksi kecurangan atau penyalahgunaan keuangan desa, sehingga kontrolnya akan semakin baik, terbuka, dan transparan.
Sementara itu, terkait e-voting, Dedi menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memastikan warga desa dapat memilih pemimpinnya dengan mudah secara digital.
“Dua kerangka kerja ini merupakan bagian terpenting dalam mewujudkan prinsip-prinsip layanan publik dan demokrasi di Jawa Barat,” ujarnya.
Dedi berharap e-budgeting dan e-voting akan membawa semangat baru bagi seluruh desa, dengan digelarnya pemilihan kepala desa yang berbiaya murah, ditopang oleh pelayanan publik yang cepat, dan keuangan yang transparan.
Sebelumnya, Dedi memang telah menyampaikan rencananya untuk mengubah pemilihan kepala desa dari konvensional menjadi digital melalui e-voting. Rencana ini disampaikan saat pelantikan DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Jabar di Gedung Sate Bandung, Kamis (15/5/2025) lalu.
Dedi ingin membawa perubahan ke era digital dengan menghadirkan e-voting, berbekal pengalamannya menata sistem desa di Purwakarta selama dua periode menjabat Bupati.
“Waktu itu satu desa, itu satu TPS Panjang. Saya ubah itu per TPS per RT. Nanti sebentar lagi, kita coba Jawa Barat pemilihan kepala desa dengan e-Voting. Kita coba,” katanya.
Dedi juga sempat menyarankan kepada Kementerian Desa agar dana desa yang disalurkan nantinya menggunakan e-budgeting dan digitalisasi, agar alur pembiayaan terekam jelas dan transparan.
