Jakarta – Kementerian Perdagangan berpartisipasi dalam rangkaian Pertemuan Ketiga Kelompok Kerja Perdagangan dan Investasi (Trade and Investment Working Group/TIWG) G20 India 2023. Pertemuan tersebut berlangsung di Kevadia, India pada 10–12 Juli 2023. Pertemuan ketiga TIWG tersebut membahas dokumen pendukung Kesepakatan Tingkat Menteri.
“Indonesia mengapresiasi inisiasi Presidensi G20 India dalam menyusun dokumen pendukung yang dapat digunakan sebagai referensi penyusunan kebiijakan oleh negara anggota G20. Indonesia mengharapkan seluruh dokumen pendukung Kesepakatan Tingkat Menteri Pertemuan G20 TIWG Presidensi India 2023 dapat memperkuat kerja sama G20 dalam bidang perdagangan dan investasi,” kata Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono secara terpisah.
Pada pertemuan tersebut, Delegasi Indonesia dipimpin Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional Kemendag Reza Pahlevi Chairul bersama Direktur Kerja Sama Regional dan Multilateral Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Fajar Usman.
“Pertemuan ketiga TIWG merupakan momen penting dalam menentukan capaian dari Pertemuan Tingkat Menteri Bidang Perdagangan dan Investasi bulan Agustus mendatang. Negara anggota G20 diharapkan memperkuat kerja sama dalam perdagangan dan investasi sebagai landasan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ungkap Reza.
Ia juga mengatakan, keberlanjutan capaian agenda prioritas pada setiap Presidensi G20 merupakan hal penting yang menjadi perhatian utama forum G20. “Untuk itu, perlu komitmen jangka panjang dari negara anggota dalam memonitor dan mengevaluasi kontinuitas capaian-capaian G20,” kata Reza.
Pada pertemuan ketiga TIWG, Presidensi G20 India mengusulkan lima dokumen pendukung kesepakatan tingkat menteri. Dokumen tersebut mencakup kumpulan praktik terbaik Mutual Recognition Agreements (MRAs) sektor jasa, kerangka pemetaan rantai nilai global, portal informasi untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penyusunan prinsip-prinsip digitalisasi dokumen perdagangan, dan inisiatif dialog kebijakan antaranggota G20.
Reza menjelaskan, Indonesia memandang usulan Presidensi India berkaitan erat dengan capaian penting Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 lalu. Terutama, terkait capaian yang mendukung kepentingan negara berkembang untuk dapat terintegrasi lebih dan mengambil manfaat dari perdagangan global. Inisiatif penguatan rantai nilai global beserta peningkatan akses informasi bagi UMKM merupakan dua usulan yang dipandang dapat merefleksikan kepentingan negara berkembang.
Sementara itu, terkait dengan kerangka pemetaan rantai nilai global, Reza menyampaikan, penyusunan kerangka kerja tersebut dipandang dapat berguna sebagai referensi sukarela bagi pemangku kebijakan dalam menyusun strategi untuk membangun ketahanan rantai nilai global.
“Indonesia menekankan pentingnya mendorong partisipasi negara berkembang dan UMKM dalam rantai nilai global serta peningkatan kapasitas negara berkembang dalam menciptakan nilai tambah. Pada akhirnya, akan berkontribusi signifikan terhadap ketahanan rantai nilai global, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi,” kata Reza.
Reza juga menyampaikan, Indonesia secara umum mengapresiasi inisiatif Presidensi India untuk memperluas akses informasi UMKM. Langkah tersebut akan ditempuh melalui penyediaan portal informasi bagi UMKM dengan mempertimbangkan perbedaan kapasitas maupun perbedaan regulasi manajemen data di setiap negara anggota.
“Negara anggota G20 melihat bahwa peningkatan akses informasi bagi UMKM dapat dilakukan dengan mendorong intensifikasi dan peningkatan utilisasi platform informasi perdagangan yang telah ada tanpa harus membentuk portal informasi baru,” ungkap Reza.
Pada inisiatif penyusunan prinsip digitalisasi dokumen perdagangan, Presidensi India mengusulkan prinsip-prinsip yang dapat menjadi referensi bagi negara anggota dalam memodernisasi dan menyederhanakan proses pertukaran dokumen perdagangan melalui adopsi teknologi digital.
Presidensi India menekankan proses ini harus dijalankan dengan mengedepankan prinsip netralitas, keamanan dan privasi data, sukarela, serta kolaborasi.
“Indonesia berpandangan, prinsip-prinsip digitalisasi dokumen perdagangan bermanfaat dalam meningkatkan efisiensi perdagangan serta menciptakan ekosistem logistik internasional yang adil, transparan, dan inklusif. Hal itu dapat terwujud sepanjang dilakukan dengan sukarela serta memperhatikan kapasitas dan regulasi masing-masing negara,” pungkas Reza.
Pertemuan Ketiga G20 TIWG India dihadiri seluruh perwakilan negara anggota G20, negara undangan yakni Mesir, Bangladesh, Uni Emirat Arab, Mauritius, Belanda, Oman, Singapura, Spanyol, dan Komoro.
Turut hadir perwakilan organisasi internasional seperti Organisasi Perdagangan Dunia, Dana Moneter Internasional, International Trade Center (ITC) , Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), dan Bank Dunia.
Tema yang diangkat pada Presidensi G20 India 2023 adalah “One Earth, One Family, One Future”. Tema ini mengandung ajakan kepada anggota G20 untuk berjuang bagi pertumbuhan yang adil dan merata bagi semua orang di dunia, terutama di masa-masa yang penuh tantangan ini, secara berkelanjutan, holistik, dan inklusif.
