EBuzz – Pjs. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik merespons rencana Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang akan mengusulkan struktur pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI kepada Presiden Prabowo Subianto.
Jeffrey menegaskan, manajemen BEI bersikap terbuka terhadap setiap opsi reformasi kelembagaan yang bertujuan memperkuat tata kelola dan kredibilitas pasar modal nasional.
“Kami sangat terbuka terhadap berbagai usulan tersebut. Sebagai profesional, kami siap dengan perubahan-perubahan apa pun yang diputuskan,” ujar Jeffrey saat ditemui wartawan di Gedung BEI, Jumat (13/2/2026).
Menurutnya, dinamika pembenahan struktur kelembagaan merupakan bagian dari proses pendewasaan pasar modal, terutama dalam menjaga kepercayaan investor domestik maupun global.
Dirinya menekankan bahwa fokus utama BEI tetap pada penguatan integritas, transparansi, serta efektivitas mekanisme pasar, terlepas dari wacana restrukturisasi yang tengah berkembang di tingkat kebijakan.
“Kami percaya setiap kebijakan yang diambil pemerintah tentu bertujuan memperkuat ekosistem pasar modal Indonesia secara berkelanjutan,” pungkasnya.
Struktur Pejabat Baru OJK dan BEI
Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan tengah menyiapkan usulan struktur calon pejabat baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Usulan tersebut, menjadi bagian dari agenda reformasi pasar modal nasional yang sedang digodok pemerintah.
Menurut Luhut, struktur kepemimpinan OJK dan BEI ke depan idealnya diisi figur muda yang memiliki rekam jejak kuat, kredibilitas tinggi, serta independen dari berbagai kepentingan.
“Saya berpikir nanti akan saya laporkan ke Presiden, cari saja anak muda. Tidak harus orang terkenal, tapi yang punya pengalaman, kredibilitas, dan tidak bisa diintervensi siapa pun,” ujar Luhut.
Mantan Menko Maritim dan Investasi ini menuturkan, DEN telah melakukan kajian dan penjajakan ke berbagai pihak dalam menyusun usulan struktur tersebut. Ia menilai, rancangan yang disiapkan sejalan dengan visi Presiden Prabowo yang menekankan nasionalisme, transparansi, serta kepentingan publik dalam pengelolaan sektor keuangan.
