EBuzz – Polemik langkanya gas elpiji ukuran 3 kilogram (kg) dalam beberapa hari terakhir membuat masyarakat sulit untuk mendapatkannya. Bahkan, demi untuk mendapatkan gas tersebut masyarakat harus rela antre ditengah teriknya matahari dan dibawah guyuran hujan.
Melihat fenomena tersebut, Pengamat Ekonomi dan Energi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Fahmi Radhi sangat menyayangkan sikap yang diambil oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM yang melarang para pengecer untuk menjual gas elpiji, dan mengharuskan masyarakat membeli di pangkalan gas resmi dari Pertamina.
“Kebijakan yang diambil Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia) ini blunder dan selampangan. Hal ini mematikan usaha rakyat kecil, dan memaksa konsumen susah payah untuk mendapatkan gas elpiji 3 kilogram (kg),” ucapnya dalam keterangan tertulis. (4/2).
Fahmi pun mendorong agar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mencabut kebijakan yang melarang para pengecer dalam hal ini warung – warung untuk menjual gas elpiji 3 kilogram (kg). Menurutnya, kebijakan tersebut justru menambah masalah baru dalam penyaluran distribusi gas elpiji ke masyarakat dan tidak sesuai dengan komitmen Presiden Prabowo yang akan berpihak pada rakyat kecil
“Rakyat miskin harus antri dibawah terik matahari untuk mendapatkan gas elpiji 3kg, kenapa harus antri? Saya kira, bukan karena langka karena pasokan pertamina tidak berpengaruh. antrian itu sebagai dampak kebijakan dari Menteri ESDM,” tambahnya.
Sementara itu, Fahmi juga meminta kepada Presiden Prabowo untuk bisa mengevaluasi kerja dari Menteri ESDM tersebut. Sebab, berdasarkan data yang dihimpun oleh Fahmi ini bukan merupakan kebijakan yang “blunder” pertama kali dilakukan oleh Menteri ESDM. Sehingga, dibutuhkan ketegasan dari Presiden Prabowo dalam melihat polemik tersebut agar ke depannya tidak ada lagi kebijakan yang “blunder” yang dibuat oleh Menteri ESDM.
“Presiden Prabowo harus mengkoreksi langkah yang diambil oleh Bahlil. Maka, saya berharap kebijakan yang dikeluarkan Bahlil dapat dibatalkan,” imbuhnya.
Disisi lain, Fahmi memberikan solusi untuk pemerintah agar distribusi gas elpiji 3 kilogram (kg) tepat sasaran. Katanya, pemerintah harus mendapatkan data penerima bantuan sosial (Bansos) dari Kementerian Sosial. Langkah ini merupakan awal untuk dapat memvalidasi masyarakat yang berhak mendapatkan gas subsidi tersebut.
Kemudian, nantinya masyarakat diberikan kartu yang memiliki barcode untuk membeli gas elpiji 3 kilogram dan pemilik warung yang menjual gas tersebut bisa langsung memverifikasi pembeli tersebut memang layak untuk mendapatkan gas elpiji.
“Kalau memang mau mengimplementasikan hal tersebut, dibutuhkan sosialisasi yang masif dan intens hingga ke bawah. Agar, masyarakat dapat mengetahui alur proses pembelian gas, dan subsidinya bisa tepat sasaran,” tutupnya.