EBuzz – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher, memberikan apresiasi mendalam bagi kaum buruh sebagai motor utama pembangunan nasional.
Dalam momentum Hari Buruh 2026, Netty menekankan pentingnya sinergi antara regulasi yang adil, peningkatan kompetensi pekerja, dan kepastian hukum bagi dunia usaha.
Menurutnya, Hari Buruh harus menjadi titik balik untuk mengevaluasi komitmen negara terhadap kesejahteraan pekerja di tengah dinamika ekonomi digital yang kian kompleks.
“Hari Buruh bukan sekadar perayaan tahunan, tetapi momentum refleksi untuk memperkuat komitmen bersama dalam menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan kepastian kerja bagi seluruh pekerja Indonesia,” ujar Netty dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/5/2026).
Dirinya juga menegaskan, persoalan ketenagakerjaan saat ini telah meluas melampaui isu upah, mencakup kepastian status kerja hingga perlindungan sosial bagi pekerja platform digital. Terkait hal tersebut, Netty menyoroti pembahasan RUU Ketenagakerjaan di DPR yang tengah berlangsung agar menjadi solusi atas ketimpangan yang ada.
“RUU ini harus mampu menjawab aspirasi pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha. Kesejahteraan buruh dan pertumbuhan industri harus berjalan bersama, bukan dipertentangkan,” tegasnya.
DPR Perjuangkan Upah Layak
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa, Fraksi PKS tetap konsisten memperjuangkan isu krusial seperti upah layak, pembatasan outsourcingyang berlebihan, kepastian status pekerja kontrak, hingga perlindungan bagi pekerja informal dan freelancer. Ia menekankan bahwa negara tidak boleh absen dalam memberikan perlindungan kepada buruh di sektor mana pun.
“Negara tidak boleh absen dalam melindungi buruh. Tidak boleh ada pekerja yang hidup dalam ketidakpastian, baik di sektor formal maupun informal,” lanjut Netty.
Selain sisi regulasi, Netty mendorong para pekerja untuk terus melakukan upskilling agar tetap relevan di masa depan. Menurutnya, program vokasi dan dukungan pemerintah harus dimanfaatkan secara maksimal.
“Pekerja masa depan adalah mereka yang adaptif, terus belajar, dan mampu memanfaatkan setiap peluang. Program pelatihan, vokasi, dan berbagai dukungan dari pemerintah harus dioptimalkan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing tenaga kerja kita,” jelasnya.
Baca Juga : Buruh Minta UMP 2026 Naik Maksimal 10,5 Persen, Ini Alasannya
Wanita yang duduk di Komisi IX ini mengapresiasi kebijakan pemerintah yang sudah berjalan, seperti penguatan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan kenaikan upah minimum, namun ia menekankan perlunya landasan hukum yang lebih kokoh untuk jangka panjang. Baginya, pengusaha harus memandang buruh sebagai mitra strategis, bukan sekadar alat produksi.
“Keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan, tetapi juga dari sejauh mana perusahaan mampu menghadirkan kesejahteraan, rasa aman, dan ruang berkembang bagi para pekerjanya,” kata Netty.
May Day tahun ini pun dirayakan oleh ribuan buruh di Lapangan Monas, Jakarta Pusat. Dalam pelaksanannya, Presiden Prabowo hadir ditengah-tengah para buruh untuk memperingati May Day 2026.
