EBuzz – Bank Indonesia (BI) menyatakan keterbukaannya untuk menjalin kerja sama dengan negara manapun, termasuk Amerika Serikat (AS), dalam hal penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), asalkan kedua belah pihak telah siap.
Hal ini disampaikan oleh Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, menanggapi isu hambatan dagang yang disoroti AS, salah satunya terkait sektor keuangan seperti implementasi QRIS.
Ditemui wartawan, Destry Damayanti menjelaskan bahwa potensi kerja sama dengan negara lain dalam sistem pembayaran digital, baik QRIS maupun fast payment lainnya, sangat bergantung pada tingkat kesiapan masing-masing negara. Menurut Destry, Indonesia tidak memiliki preferensi khusus terhadap negara tertentu dalam menjalin kemitraan di bidang sistem pembayaran digital ini.
“Kalau Amerika siap, kita (Indonesia) siap, kenapa tidak (untuk kerja sama)?” ujar Destry saat menghadiri acara Edukasi Keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia di Jakarta, Senin (21/4/2025).
Lebih lanjut, Destry menyoroti bahwa alat pembayaran non-tunai seperti kartu kredit yang diterbitkan oleh perusahaan jasa keuangan AS ternama, yaitu Visa dan Mastercard, hingga saat ini masih sangat populer dan mendominasi transaksi di Indonesia.
“Sampai sekarang kartu kredit yang selalu direbutin Visa dan Mastercard kan masih juga dominan. Jadi itu tidak ada masalah sebenarnya,” pungkasnya.
Pernyataan BI ini mengindikasikan bahwa meskipun AS mengangkat isu terkait QRIS sebagai potensi hambatan dagang, bank sentral Indonesia melihat potensi kerja sama yang saling menguntungkan di masa depan jika kedua negara telah memiliki kesiapan infrastruktur dan regulasi yang memadai untuk integrasi sistem pembayaran digital.
