EBuzz — Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menyoroti potensi dampak penerapan mandatori pencampuran bahan bakar nabati jenis biodiesel 50% (B50) terhadap sektor pertambangan. Pelaku usaha menilai kebijakan tersebut berisiko mengerek beban operasional, baik dari sisi pengadaan bahan bakar maupun biaya pemeliharaan armada tambang.

Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani mengatakan dampak komersial dari implementasi B50 belum dapat disamaratakan untuk seluruh perusahaan pertambangan di Indonesia. Menurutnya, setiap wilayah operasional memiliki kondisi pasokan energi, sistem logistik, serta skema pengadaan yang berbeda-beda.

“Kami belum dapat menyampaikan satu angka selisih yang berlaku secara umum, karena harga bahan bakar yang diterima perusahaan dipengaruhi oleh pemasok, lokasi tambang, volume pembelian, biaya distribusi, dan skema kontrak masing-masing,” kata Gita, Jumat (10/7/2026).

Formula Harga Jadi Sorotan

Gita menjelaskan, pembentukan harga bahan bakar berbasis biodiesel tidak semata ditentukan oleh harga bahan baku utama di pasar domestik. Ada sejumlah faktor lain yang turut memengaruhi harga akhir yang diterima pengguna di lapangan, mulai dari struktur distribusi hingga skema kontrak antarpelaku usaha.

Ia menuturkan, pelaku industri pertambangan saat ini masih mencermati formula penetapan harga B50 yang akan diterapkan secara riil. Kejelasan formula tersebut dinilai krusial untuk mengukur dampaknya terhadap struktur biaya perusahaan dalam jangka panjang, mengingat bahan bakar merupakan salah satu komponen ongkos produksi terbesar dalam operasional tambang.

Baca Juga Perkuat Ketahanan Energi, Pertamina Pangkas 31 Anak Usaha di Semester 1

Ketidakpastian mengenai skema harga ini membuat pelaku usaha pertambangan belum dapat melakukan proyeksi biaya yang akurat, di tengah kebutuhan untuk menyusun rencana anggaran operasional menghadapi penerapan mandatori B50.