EBuzz – Head of Research Kiwoom Sekuritas, Liza Camelia Suryanata, menilai wacana penunjukan Thomas Djiwandono sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) berpotensi meningkatkan kekhawatiran pasar apabila dilakukan dalam waktu dekat.
Menurut Liza, penunjukan Thomas dapat memunculkan pertanyaan dari pelaku pasar karena dinilai melangkahi pengalaman dan senioritas Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, yang secara kelembagaan menjadi figur paling natural untuk memimpin masa transisi.
“Kekhawatiran pasar tentu akan meningkat apabila Thomas Djiwandono kemudian langsung ditunjuk menjadi Gubernur BI, melangkahi pengalaman dan senioritas Destry Damayanti yang merupakan Deputi Gubernur Senior dan secara kelembagaan merupakan figur paling natural untuk memimpin masa transisi,” ujar Liza, dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/7/2026).
Baca Juga : Analis Sebut Mundurnya Perry Warjiyo Jadi Ujian Independensi BI
Ia menjelaskan, Thomas baru bergabung dalam jajaran Dewan Gubernur BI beberapa bulan lalu. Karena itu, apabila dalam waktu singkat langsung ditunjuk sebagai Gubernur BI, pasar dinilai akan sulit melihat proses tersebut sebagai suksesi yang berlangsung secara normal.
“Secara hukum, penunjukan Thomas mungkin saja sah apabila diusulkan Presiden dan disetujui DPR. Tetapi kita juga harus ingat bahwa legalitas tidak otomatis menghasilkan kredibilitas,” katanya.
Liza mengatakan hubungan keluarga Thomas dengan Presiden, pengalaman yang masih singkat di bank sentral, serta kemungkinan melangkahi Deputi Gubernur Senior berpotensi menimbulkan persepsi bahwa hubungan antara pemerintah dan BI bergeser dari koordinasi kebijakan menuju kontrol politik.
Bank Indonesia Butuh Figur Tepat
Ia juga mengingatkan adanya risiko fiscal dominance, yakni kondisi ketika kebijakan moneter secara bertahap diarahkan untuk mendukung kebutuhan pemerintah, seperti menekan biaya utang negara, menjaga likuiditas program pemerintah, mempercepat pertumbuhan ekonomi, atau mendukung pembiayaan fiskal.
“Kalau itu terjadi, fokus utama BI bisa bergeser. Keputusan moneter tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada inflasi, rupiah, dan stabilitas eksternal, tetapi ikut menyesuaikan diri dengan kebutuhan fiskal dan agenda politik pemerintah,” ucap Liza.
Lebih lanjut Liza menambahkan, persoalan utama bukan hanya mengenai kompetensi calon Gubernur BI, tetapi juga sejauh mana pejabat yang ditunjuk mampu menjaga independensi bank sentral dalam menjalankan kebijakan moneter.
“Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah Gubernur BI berikutnya cukup independen untuk mengatakan ‘tidak’ kepada Presiden ketika kepentingan stabilitas moneter bertentangan dengan agenda pertumbuhan atau kebutuhan fiskal pemerintah,” imbuhnya.
Baca Juga : Perry Warjiyo Mundur dari Kursi Gubernur BI, Istana Tunjuk Destry Jadi Plt Gubernur BI
Pengunduran diri Perry Warjiyo belum dapat dijadikan bukti hilangnya independensi BI. Namun, apabila setelah perubahan tata kelola melalui P2SK posisi Gubernur BI kemudian diisi oleh sosok yang baru beberapa bulan bergabung di bank sentral dan memiliki hubungan keluarga dengan Presiden, maka persepsi pasar terhadap independensi BI berpotensi menjadi perhatian.
