EBuzz – Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR & DPD mengatakan pemerintah berhasil menyelesaikan sekitar 140 persoalan dalam tata kelola pupuk nasional, mendorong harga pupuk turun 20% sekaligus meningkatkan ketersediaannya bagi petani.
Prabowo menyebut penurunan harga tersebut menjadi yang pertama dalam sejarah Indonesia. Reformasi tata kelola membuat volume pupuk meningkat dan distribusi ke petani menjadi lebih mudah, memperkuat upaya pemerintah mempercepat swasembada pangan.
Menariknya, penurunan harga tidak menekan kinerja industri. Keuntungan industri pupuk Indonesia justru melonjak 252,8%.
“Volume naik, harga pupuk turun, tapi keuntungan pupuk Indonesia naik 252,8%,” kata Prabowo dalam pidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, Jumat, 14 Agustus 2026.
Menurut Prabowo, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas sektor, kerja sama tim, serta semangat gotong royong dalam membenahi rantai pasok dan tata kelola pupuk nasional.
Reformasi pupuk menjadi bagian dari agenda pemerintah memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan efisiensi sektor pertanian. Harga input yang lebih rendah berpotensi menekan biaya produksi petani, sementara peningkatan pasokan dapat mengurangi risiko kelangkaan pupuk pada musim tanam.
Swasembada Pangan Dicapai Lebih Cepat
Prabowo mengatakan Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan hanya dalam waktu satu tahun, jauh lebih cepat dibandingkan target awal pemerintah selama empat tahun.
“Kita telah melakukan kebijakan transformatif setiap lima hari,” kata Prabowo.
Pemerintah tahun ini mencatat swasembada pada delapan komoditas pangan, yakni beras, jagung, gula, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
Capaian tersebut memperkuat posisi pasokan pangan domestik di tengah meningkatnya risiko eksternal, mulai dari perubahan iklim, ketidakpastian produksi global hingga volatilitas harga komoditas.
Indonesia, menurut Prabowo, mampu menjaga keamanan pangan ketika sejumlah negara menghadapi tekanan pasokan dan kelaparan massal. Pemerintah juga harus menghadapi cuaca yang tidak menentu serta dampak El Niño yang berat.
Meski demikian, Indonesia belum mencapai swasembada daging. Pemerintah menargetkan kemandirian pada komoditas tersebut dapat dicapai dalam lima hingga enam tahun ke depan.
Pupuk Jadi Pengungkit Produktivitas
Perbaikan tata kelola pupuk menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga momentum produksi pangan. Penurunan harga pupuk sebesar 20% memberi ruang bagi petani untuk menekan input cost, sementara kenaikan volume memperbaiki akses terhadap salah satu komponen utama produksi pertanian.
Kombinasi harga yang lebih rendah dan pasokan yang lebih besar juga dapat meningkatkan purchasing power petani terhadap sarana produksi. Jika diterjemahkan menjadi produktivitas yang lebih tinggi, kebijakan tersebut berpotensi mengurangi ketergantungan terhadap impor dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
Pada saat yang sama, lonjakan keuntungan industri pupuk sebesar 252,8% menunjukkan perbaikan efisiensi tidak harus mengorbankan profitabilitas. Pemerintah menggunakan capaian tersebut sebagai indikasi bahwa reformasi tata kelola dapat menurunkan beban pada tingkat petani sekaligus memperbaiki kinerja industri.
Baca Juga BRI Salurkan KUR Rp 103,81 Triliun, Sektor Pertanian Terbesar
Prabowo menempatkan swasembada pangan sebagai salah satu agenda utama pemerintahannya. Dengan tekanan iklim dan geopolitik yang meningkatkan volatilitas pasar pangan global, kemampuan memenuhi kebutuhan dari produksi domestik menjadi semakin strategis bagi stabilitas harga, inflasi pangan, dan daya beli masyarakat.
