EBuzz – Presiden Prabowo Subianto mempercepat restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara dengan memangkas ratusan perusahaan yang dinilai tidak produktif, sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi aset negara dan memperbaiki tata kelola korporasi.
Pemerintah mengarahkan konsolidasi menuju 279 BUMN produktif. Hingga saat ini, Prabowo mengatakan pemerintah telah menutup sekitar 290 BUMN. Pemerintah menargetkan jumlah perusahaan negara tersisa paling banyak 300 entitas pada 31 Desember 2026.
Secara keseluruhan, lebih dari 750 BUMN ditargetkan masuk proses penutupan dan konsolidasi. Pemerintah hanya akan mempertahankan perusahaan yang produktif, memiliki model bisnis berkelanjutan, dan mampu memberikan nilai tambah terhadap perekonomian.
Prabowo menyebut langkah tersebut sebagai salah satu restrukturisasi korporasi terbesar di dunia.
“BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Bukan milik direksi. Bukan milik komisaris. Bukan pula sumber dana bagi penguasa,” kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
BUMN Rugi tapi Lapor Untung
Prabowo menyoroti persoalan tata kelola yang selama bertahun-tahun membebani perusahaan negara. Menurut dia, Indonesia memiliki terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Sejumlah perusahaan bahkan mencatat kerugian secara ekonomi tetapi tetap melaporkan keuntungan.
Kondisi tersebut menimbulkan persoalan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan perusahaan negara.
Prabowo juga mengatakan sejumlah perusahaan asing yang bekerja sama dengan BUMN merasa dirugikan dalam hubungan bisnis mereka. Pemerintah kini berupaya memperbaiki kredibilitas BUMN untuk meningkatkan kepercayaan mitra sekaligus memperkuat standar corporate governance.
Transformasi tersebut menandai perubahan orientasi pengelolaan aset negara. Pemerintah ingin BUMN beroperasi berdasarkan produktivitas, efisiensi modal dan penciptaan nilai, bukan sekadar mempertahankan jumlah entitas.
Prabowo Buka Opsi Pengadilan Khusus
Prabowo juga membuka kemungkinan penelusuran terhadap pengelolaan BUMN hingga puluhan tahun ke belakang. Dia bahkan melempar gagasan pembentukan pengadilan ad hoc untuk mengusut dugaan penyimpangan yang melibatkan pengurus perusahaan negara.
“Mungkin harus kita bentuk pengadilan ad hoc khusus supaya bisa kita usut pengurus, direksi, 30 tahun ke belakang mungkin,” kata Prabowo.
Di sisi lain, Prabowo membuka opsi pemberian amnesti khusus kepada pihak yang mengakui kesalahan dan bersedia bekerja sama dalam proses pembenahan. Ia menyerahkan pembahasan lebih lanjut mengenai kemungkinan tersebut kepada DPR.
Langkah itu menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk memperkuat akuntabilitas sekaligus membersihkan praktik tata kelola yang dianggap menggerus nilai ekonomi perusahaan negara.
Pangkas Overhead Cost Rp50 Triliun
Konsolidasi BUMN mulai menghasilkan penghematan signifikan. Prabowo mengatakan pemerintah telah memangkas sekitar Rp50 triliun biaya overhead per tahun.
Efisiensi tersebut berasal antara lain dari pengurangan biaya direksi dan komisaris serta belanja sewa gedung. Pemerintah menargetkan penghematan meningkat menjadi Rp70 triliun per tahun pada akhir 2026 seiring berlanjutnya konsolidasi.
Pengurangan jumlah perusahaan juga berpotensi menghilangkan duplikasi fungsi, memperbaiki alokasi modal, dan meningkatkan return on assets dari portofolio perusahaan negara.
Bagi pemerintah, dana yang sebelumnya terserap untuk biaya operasional perusahaan yang tidak produktif memiliki opportunity cost yang besar.
Baca Juga Prabowo: Harga Pupuk Turun 20%, Laba Pupuk Indonesia Melonjak 252,8%
Rp70 Triliun Dialihkan ke Ekonomi Rakyat
Prabowo mengatakan penghematan Rp70 triliun dapat dialihkan untuk membiayai sektor yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, mulai dari pembangunan puskesmas, sekolah hingga rumah subsidi.
Realokasi tersebut mengubah efisiensi BUMN menjadi tambahan ruang fiskal bagi pemerintah tanpa harus meningkatkan beban belanja negara.
Restrukturisasi juga menunjukkan perubahan paradigma pemerintah terhadap BUMN. Alih-alih mempertahankan perusahaan negara berdasarkan jumlah, pemerintah akan menilai entitas berdasarkan produktivitas, profitabilitas, efisiensi dan kontribusinya terhadap perekonomian.
Jika target konsolidasi tercapai, transformasi tersebut akan secara signifikan mengecilkan portofolio korporasi negara sekaligus meningkatkan tekanan terhadap BUMN yang tersisa untuk menghasilkan return yang lebih tinggi.
Pesan Prabowo pun tegas. Negara akan mempertahankan BUMN yang menciptakan nilai ekonomi, sementara perusahaan yang terus menjadi beban akan keluar dari portofolio pemerintah.
