EBuzz — Pemerintah memproyeksikan penerapan mandatori biodiesel 50% (B50) dapat menghemat devisa negara hingga Rp177 triliun, seiring berkurangnya ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar solar.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan peluang penghematan devisa tersebut sejalan dengan arahan Presiden untuk memperkuat kedaulatan energi nasional di tengah ketidakpastian global yang terus bergulir.
“Kemarin Bapak Presiden me-launch (meluncurkan) yang namanya B50, dan B50 itu menunjukkan bahwa Indonesia bisa punya kekuatan sendiri. Karena dengan B50 solar itu kita tidak impor lagi, dan kita menghemat devisa Rp177 triliun,” kata Airlangga di Jakarta, Sabtu (11/7/2026).
Airlangga menegaskan B50 merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan, mulai dari konflik geopolitik hingga disrupsi teknologi. Menurutnya, Indonesia perlu memperkokoh fondasi ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan rantai pasok (supply chain), mengingat ketidakpastian ekonomi dan kondisi geopolitik global belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Baca Juga Saham “RANS” Meroket ke Radar Investor, Harga IPO Dipatok Rp170
Dorong Program 100 GW Berbasis Surya
Selain B50, Airlangga menyebut Presiden juga mendorong dimulainya program pembangkit listrik 100 gigawatt (GW) berbasis tenaga surya, seiring kesiapan ekosistem hilirisasi baterai elektrik di dalam negeri.
“Dan kemudian yang berikut juga Bapak Presiden mendorong dimulainya program 100 gigawatt berbasis solar, di mana untuk hilirisasi daripada ekosistem baterai elektrik sudah siap, bukan hanya untuk otomotif tetapi untuk baterai storage system juga. Dan itu investasinya di kawasan baik itu di Kendal maupun di Jawa Tengah dan Jawa Timur,” jelasnya.
Kombinasi kebijakan B50 dan ekspansi kapasitas energi surya ini mengindikasikan arah kebijakan pemerintah yang semakin serius menggarap ekosistem energi terbarukan dan hilirisasi baterai, sekaligus memperkuat basis manufaktur di kawasan industri utama seperti Kendal, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
