EBuzz – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti kebijakan tarif timbal balik impor yang diterapkan Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump. Ia menyebut kebijakan ini sebagai risiko ketidakpastian yang luar biasa dan bahkan menilai perhitungan tarif tersebut tidak dapat dipahami oleh ilmu ekonomi yang ada.
Sri Mulyani menggambarkan bagaimana lanskap perekonomian global berubah drastis hanya dalam kurun waktu dua bulan, dari Februari hingga April tahun ini.
Dimulai dari executive order Trump pada 1 April yang mengenakan tarif terhadap Kanada dan Meksiko, hingga respons dan ancaman retaliasi terhadap produk baja dan aluminium. Kemudian, executive order baru pada 4 Maret yang menambah tarif untuk China dan respons dari Kanada.
“Timeline ini menggambarkan hanya dalam waktu 1 bulan dunia yang tadinya di-govern dengan rule based sekarang tidak ada lagi kepastian. Ini yang menjadi salah satu yang perlu kita perhatikan. Tidak hanya kita mengelola ekonomi tidak kita terus menerus terkaget-kaget namun pada saat yang sama kita tetap waspada,” ujarnya, Rabu (9/4).
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengkritisi tarif resiprokal AS terhadap 60 negara yang menurutnya menggambarkan cara penghitungan tarif yang tidak masuk akal bagi para ekonom.
“Jadi ini juga sudah tidak berlaku lagi ilmu ekonomi. Yang penting pokoknya tarif gunduan karena tujuannya adalah menutup defisit tidak ada ilmu ekonominya disitu, menutup defisit. Itu artinya saya tidak ingin tergantung atau beli kepada orang lain lebih banyak dari apa yang saya bisa jual kepada orang lain. Itu is purely transactional, tidak ada landasan ilmu ekonominya. Jadi teman-teman ini ada ISEI disini, mohon maaf tidak berguna pak ilmunya hari-hari ini,” kata Sri Mulyani.
Menyikapi kondisi global yang kini lebih didominasi oleh pragmatisme dan realisme, Sri Mulyani menyampaikan bahwa pembekalan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto menjadi sangat relevan. Respons terhadap kebijakan tarif resiprokal pun beragam, dengan China yang awalnya diprediksi menahan diri justru melakukan retaliasi yang keras, memicu eskalasi di pasar uang dalam dua hari terakhir. Bahkan, Presiden Trump melalui Twitter mengancam kenaikan tarif lebih lanjut.
“Dan karena ini sudah menyangkut Presiden dengan Presiden biasanya akan sangat sulit untuk face saving-nya. Jadi ini adalah situasi yang harus kita hadapi secara sangat open minded pragmatik dan pada saat yang sama kita harus agile. Harus cepat seperti yang disampaikan Bapak Presiden dan Pak Menko tadi,” tandasnya.
Sri Mulyani juga menyoroti respons negara lain seperti Uni Eropa dan Kanada, serta tantangan negosiasi dengan negara seperti Vietnam terkait tarif dan hambatan non-tarif. Kenaikan tarif AS juga memunculkan isu trade diversion, di mana negara-negara mencari alternatif tujuan ekspor dan investasi.
