EBuzz –  Kementerian Dalam Negeri terus memantau kondisi keuangan daerah di tengah upaya pemerintah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan kualitas belanja negara. Realisasi pendapatan daerah menunjukkan perlambatan hingga akhir Juli 2026 dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sementara belanja daerah justru mencatat tren peningkatan.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan Kemendagri terus menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah, termasuk dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD.

Realisasi Pendapatan Daerah Tertekan

Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri mencatat realisasi pendapatan APBD pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota mencapai Rp606,8 triliun atau 51,05 persen dari target per 31 Juli 2026. Capaian ini turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp691,8 triliun atau 51,93 persen dari target.

Realisasi belanja daerah justru bergerak ke arah sebaliknya dengan mencapai Rp538,6 triliun atau sekitar 42,5 persen dari pagu anggaran. Capaian tersebut melampaui posisi periode yang sama tahun 2025 yang berada di level 41,7 persen.

Tito menyampaikan Kemendagri akan terus mengevaluasi perkembangan pendapatan dan belanja daerah tersebut. Ia menyampaikan hal itu dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Gedung Mar’ie Muhammad, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Tambahan Transfer ke Daerah Rp18,9 Triliun

Pemerintah menggelontorkan tambahan Transfer ke Daerah atau TKD senilai Rp18,9 triliun pada 5 Agustus 2026 untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Dana tersebut membantu daerah yang kesulitan membiayai belanja pegawai, terutama pembayaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK, sekaligus mendukung daerah dengan kapasitas fiskal yang masih rendah.

Tito menyebut tambahan dana itu berhasil mengatasi hampir seluruh masalah pembayaran belanja pegawai di daerah. Pemerintah tetap melanjutkan evaluasi terhadap sejumlah daerah yang membutuhkan dukungan fiskal lanjutan.

Daerah Bencana Jadi Prioritas Berikutnya

Pemerintah pusat memberikan perhatian khusus kepada daerah yang terdampak bencana melalui penguatan dukungan fiskal. Tito menempatkan daerah terdampak bencana sebagai salah satu prioritas penerima tambahan TKD setelah daerah dengan Pendapatan Asli Daerah atau PAD rendah.

Ia menjelaskan pemerintah mengalokasikan tambahan TKD nasional dengan urutan prioritas yang jelas. Daerah dengan PAD rendah menempati prioritas utama, disusul daerah terdampak bencana sebagai prioritas berikutnya, guna mempercepat pemulihan ekonomi di wilayah tersebut.

Kemendagri Dorong Pengendalian Inflasi

Tito mengingatkan pemerintah daerah untuk terus menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus mengendalikan inflasi di wilayah masing-masing. Kemendagri secara rutin berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna memantau perkembangan inflasi dan kondisi ekonomi regional.

Ia menilai berbagai program pemerintah pusat akan memperkuat kapasitas daerah, terutama di sektor pelayanan publik. Program tersebut mencakup revitalisasi sekolah, pembangunan dan peningkatan fasilitas puskesmas, hingga penguatan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD.

Baca Juga Harga Emas Antam Terkoreksi Rp50 Ribu, Tembus Rp2,645 Juta per Gram

Tito menyoroti intervensi pemerintah pusat yang menyasar perbaikan puluhan ribu sekolah dan puskesmas di seluruh kecamatan, ditambah penguatan RSUD. Ia meyakini program-program tersebut akan sangat membantu daerah, berdampingan dengan berbagai program pusat lainnya yang tengah berjalan.