EBuzz – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penyedia Likuiditas sebagai upaya meningkatkan pendalaman pasar keuangan dan meningkatkan likuiditas efek yang diperdagangkan melalui penyelenggara pasar. POJK ini mulai berlaku enam bulan sejak tanggal diundangkan sejak tanggal 8 November 2024.
POJK ini berlaku sebagai landasan hukum atas kegiatan penyedia likuiditas dalam melakukan tindakan mencakup penjualan dan pembelian efek oleh perusahaan efek atau pihak lain secara terus menerus untuk menjaga likuiditas perdagangan efek pada penyelenggara pasar.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Derivatif, dan Bursa Karbon Inarno Djajadi menjelaskan bahwa POJK ini antara lain mengatur keberaaan Penyedia Likuiditas atau Liquidity Provider sebagai pihak yang telah mendapat persetujuan dari Penyelenggara Pasar untuk dapat memperdagangkan Efek dan memiliki kewajiban untuk melakukan Kuotasi atas Efek tertentu yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pasar guna mendukung terciptanya likuiditas perdagangan efek.
“Dalam POJK ini diatur bahwa Pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan sebagai Liquidity Provider meliputi Perantara Pedagang Efek dan Pihak lain yang disetujui oleh OJK,” jelasnya. (17/12).
Inarno menambahkan, terdapat beberapa subtansi pengaturan yang diatur dalam POJK tentang Penyedia Likuiditas antara lain yakni persyaratan dan larangan bagi liquidity provider, transaksi short selling oleh liquidity provider.
“Pengaturan dan pengawasan liquidity provider oleh penyelenggara pasar,” tambahnya.
Sementara, jika POJK ini sudah mulai berlaku maka Ketentuan yang mengatur mengenai Liquidity Provider sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h dan Pasal 12 ayat (2) POJK No 32/POJK.04/2020 tentang Kontrak Derivatif Efek dan Ketentuan yang mengatur mengenai Liquidity Provider sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 39 huruf e POJK No 8/POJK.04/2021 tentang Waran Terstruktur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
