EBuzz – Sebagai negara maritim, nelayan seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi dan penyedia protein nasional, namun tantangan struktural serta risiko keselamatan yang tinggi masih membayangi profesi ini. Meski krusial, kesadaran berasuransi di kalangan masyarakat pesisir masih sangat minim.
Dosen Hukum Asuransi Universitas Indonesia (UI), Kornelius Simanjuntak, menilai literasi asuransi sulit merambah nelayan tanpa adanya campur tangan finansial dari negara. Menurutnya, asuransi membutuhkan biaya yang akan lebih baik didukung pemerintah sembari terus meningkatkan pemahaman masyarakat.
“Saat pemerintah memberi dukungan, ini jadi program literasi sambil menyadarkan bahwa asuransi penting bagi nelayan, agar saat ada musibah, nelayan dapat penggantian,” jelas Kornelius, Rabu (6/5/2026).
Kornelius menambahkan bahwa, dukungan terhadap nelayan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan bantuan untuk petani karena variasi risikonya jauh lebih beragam. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah tetap harus hadir, terutama dengan adanya program strategis pemerintah.
“Pemerintah tetap harus memberi dukungan, apalagi sekarang ada program Kampung Nelayan Merah Putih,” tegasnya.
Proteksi Asuransi untuk Nelayan
Senada dengan hal tersebut, Pengamat Asuransi sekaligus Anggota Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (KUPASI), Wahju Rohmanti, menekankan adanya perbedaan fundamental dalam skema proteksi antara petani dan nelayan. Jika Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) fokus pada kerugian finansial akibat gagal panen, asuransi nelayan lebih menitikberatkan pada perlindungan individu.
“Sebaliknya asuransi nelayan cover risiko ke nelayan kecil yang mengalami kecelakaan kerja dari santunan biaya pengobatan/medis akibat kecelakaan kerja, santunan cacat tetap hingga santunan kematian,” papar Wahju.
Menurutnya, premi untuk nelayan biasanya lebih mahal daripada premi petani, namun hal itu tidak boleh menjadi penghalang bagi program unggulan ketahanan pangan pemerintah.
“Optimisme ini didorong oleh target Presiden Prabowo Subianto yang mencanangkan pembangunan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) hingga tahun 2029,” ucapnya.
Baca Juga : Prabowo Hapus Utang Macet Petani-Nelayan UMKM, Pengamat : Dorong Ekspansi Bisnis Petani
Sementara, Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo, Brellian Gema Widayana, menyatakan kesiapannya dalam mendukung program pemerintah, meski tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudence) mengingat kompleksitas risiko di laut.
“Kami akan pelajari terlebih dahulu, bagaimanapun kami harus memiliki agar prudent dan berkelanjutan,” ungkap Brellian.
Hingga saat ini, Jasindo telah memiliki rekam jejak kuat melalui asuransi pertanian (AUTP) dalam mendukung swasembada pangan, termasuk menyiapkan strategi mitigasi klaim akibat fenomena iklim ekstrem.
