Inklusi Keuangan Syariah Masih Rendah, OJK Gandeng ICMI Perluas Akses dan Literasi

EBuzz - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penguatan kolaborasi strategis bersama Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) guna memperluas jangkauan literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Langkah penetrasi ini dilakukan mengingat besarnya potensi pasar keuangan berbasis syariah di dalam negeri yang dinilai belum termanfaatkan secara optimal.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Frederica Widyasari Dewi, memaparkan gambaran data terkini mengenai kondisi penetrasi keuangan berbasis syariah di Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah nasional telah menyentuh angka 43%, namun tingkat inklusi atau penggunaan produknya masih berada di level yang relatif rendah, yaitu sebesar 13%.

"Kami mengajak kerja sama ICMI untuk tiga hal, yang pertama untuk bersama-sama memberikan edukasi literasi kepada masyarakat, terutama dalam hal ini perempuan Indonesia yang ini sejalan juga dengan program OJK dalam memberikan literasi edukasi kepada masyarakat," kata Frederica dalam acara International Conference of Muslim Women (ICMW) 2026, di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Baca Juga : OJK Serahkan Temuan Aliran Dana Dana Syariah Indonesia ke Bareskrim Polri

Frederica menjelaskan bahwa tingkat pemahaman atau literasi masyarakat terhadap keberagaman produk keuangan syariah serta pemanfaatannya dalam aktivitas transaksi harian merupakan fondasi utama untuk menggenjot angka penggunaan layanan tersebut. Faktor dominasi populasi Muslim di Indonesia dipandang sebagai modal mendasar yang membuka peluang pertumbuhan sektor keuangan syariah secara cerah.

3 Aspek Sinergi

Lebih lanjut, OJK memetakan tiga aspek utama dalam sinergi bersama ICMI. Aspek pertama berfokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan sesuai dengan kualifikasi industri jasa keuangan syariah. OJK mendorong hadirnya keterikatan (link and match) yang kuat antara kurikulum perguruan tinggi dan kebutuhan industri agar para lulusan dapat langsung terserap di pasar kerja.

"SDM-nya perlu kita dorong lebih banyak lagi, SDM-SDM berkualitas yang bisa langsung masuk ke sektor jasa keuangan syariah," katanya.

Wanita yang akrab disapa Kiki ini menegaskan, aspek kedua difokuskan pada dorongan peningkatan jumlah wirausaha, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah daerah melalui perluasan akses pembiayaan serta pengoptimalan program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

OJK membawahi ekosistem jaringan yang mencakup hampir 4.000 pelaku usaha jasa keuangan dari sektor perbankan, asuransi, pasar modal, hingga dana pensiun yang dapat dikonsolidasikan untuk mendukung program kewirausahaan nasional.

"Adapun aspek ketiga menempatkan kelompok perempuan sebagai fokus perhatian utama. Data OJK mencatat bahwa kelompok perempuan memberikan kontribusi mencapai 64% terhadap keberadaan UMKM di Indonesia, sehingga memerlukan dukungan komprehensif berupa kemudahan akses pembiayaan serta peningkatan kapasitas manajemen usaha," tegas Kiki.

Di samping penyediaan akses permodalan, OJK menggarisbawahi krusialnya program edukasi keuangan bagi kalangan perempuan, baik yang berstatus sebagai ibu rumah tangga maupun pelaku usaha. Penguatan literasi ini bertujuan agar masyarakat mampu mengelola tata kelola keuangan secara terencana serta memahami setiap risiko dari penggunaan produk keuangan modern.

Langkah pencegahan tersebut dinilai penting untuk menghindarkan masyarakat dari risiko jebakan utang berlebih (over-indebtedness), terutama di tengah pesatnya kemudahan akses terhadap pelbagai platform layanan keuangan saat ini

Baca Juga : Aset Keuangan Syariah Tembus Rp3.307 T, OJK Luncurkan Cetak Biru Keuangan Syariah di IIFS 2026