EBuzz — Pemerintah Indonesia menghadapi tekanan pembayaran utang yang jauh lebih berat pada 2026. Total Surat Utang Negara (SUN) yang jatuh tempo sepanjang tahun tersebut diproyeksikan mencapai Rp 749,23 triliun, melonjak 24,3 persen dibandingkan Rp 602,84 triliun pada 2025.
Berbeda dengan tahun sebelumnya yang bebannya lebih merata di pertengahan tahun, profil jatuh tempo utang pada 2026 justru menumpuk tajam di bulan-bulan tertentu, menciptakan sejumlah titik tekanan fiskal yang signifikan.
Awal tahun relatif landai. Nilai utang jatuh tempo tercatat hanya Rp 6,55 triliun pada Januari, Rp 44,10 triliun pada Februari, dan Rp 24,35 triliun pada Maret. Namun situasi berubah drastis begitu memasuki April, dengan beban jatuh tempo melompat menjadi Rp 138,95 triliun, atau lebih dari sebelas kali lipat dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang hanya Rp 12,17 triliun.
Setelah sempat mereda pada Mei dan Juni, masing-masing di angka Rp 5,50 triliun dan Rp 6,45 triliun, tekanan pembayaran utang mencapai puncaknya pada Juli 2026 dengan nilai jatuh tempo sebesar Rp 194,51 triliun, hampir 20 kali lipat dibandingkan Juli 2025 yang hanya Rp 9,65 triliun. Angka ini menjadi beban jatuh tempo bulanan terbesar sepanjang tahun.
Gelombang kedua muncul pada September, ketika nilai jatuh tempo kembali melonjak ke Rp 165,87 triliun, sebelum melandai di Oktober dan November masing-masing ke Rp 29,13 triliun dan Rp 24,31 triliun. Menutup tahun, Desember mencatat kenaikan lagi menjadi Rp 80,24 triliun.
Pola ini berbeda signifikan dengan 2025, di mana beban jatuh tempo terbesar justru terjadi pada Agustus sebesar Rp 177,50 triliun, disusul Juni Rp 147,66 triliun dan Oktober Rp 102,12 triliun, sehingga tekanan pembayaran lebih tersebar di sepanjang paruh kedua tahun.
Melihat ke depan, beban jatuh tempo utang pemerintah diperkirakan mulai mengendur pada 2027, dengan total proyeksi Rp 672,29 triliun. Meski demikian, sejumlah bulan tetap mencatat nilai jatuh tempo yang cukup besar, seperti April sebesar Rp 127,01 triliun, Mei Rp 120,43 triliun, Desember Rp 112,39 triliun, dan Januari Rp 104,44 triliun, menandakan tantangan pengelolaan utang jangka pendek belum sepenuhnya mereda.
Baca juga IHSG Menguat ke 6.057, Sektor Energi dan Teknologi Jadi Penopang
Lonjakan beban jatuh tempo pada 2026 ini berpotensi menambah tekanan terhadap kebutuhan pembiayaan kembali (refinancing) pemerintah, sekaligus menjadi perhatian pelaku pasar obligasi dalam menakar strategi penerbitan SUN ke depan.
