EBuzz – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mengawal stabilitas sektor ketenagakerjaan nasional di tengah bayang-bayang perlambatan ekonomi global. Berbagai langkah mitigasi taktis kini tengah dijalankan guna meredam perluasan pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor industri manufaktur dalam negeri.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh sekaligus Presiden KSPSI Said Iqbal, mengungkapkan bahwa, pemerintah secara aktif melakukan pendampingan langsung ke pihak manajemen perusahaan-perusahaan yang tengah mengalami tekanan operasional.
Kita sedang melakukan mitigasi di berbagai perusahaan agar PHK bisa ditekan semaksimal mungkin. Tidak semua informasi yang beredar itu menggambarkan kondisi riil di lapangan,” ujar Said Iqbal dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Senin (29/6/2026).
Dirinya memberikan gambaran konkret mengenai keberhasilan skema mitigasi tersebut di lapangan. Salah satunya adalah mediasi pada Grup Yazaki, di mana pemerintah melalui perundingan bipartit berhasil menekan rencana relokasi pabrik produksi ke Vietnam.
“Alhasil, pengurangan tenaga kerja di perusahaan tersebut tidak dilakukan melalui PHK massal, melainkan diarahkan secara bertahap melalui pemenuhan berakhirnya masa kontrak kerja karyawan (contract expiry),” katanya.
Said Iqbal menambahkan, saat ini pemerintah dilaporkan tengah mengawal ketat penyelesaian konsolidasi internal di beberapa korporasi lain, seperti PT Pakerin hingga PT Molex Ayus.
“Pendampingan ini difungsikan untuk memastikan pemenuhan hak-hak normatif para pekerja tetap terlaksana sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia,” tegas Said Iqbal.
Konflik Timur Tengah Jadi Pemicu Tekanan Industri
Ia memaparkan bahwa, terdapat empat faktor utama yang menggerus margin keuntungan industri saat ini, yaitu eskalasi konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah, penurunan daya beli masyarakat, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta tren relokasi investasi ke negara-negara kompetitor. Kondisi tersebut diperparah oleh tekanan nilai tukar yang meningkatkan beban biaya impor komponen.
“Konflik Timur Tengah menyebabkan kenaikan harga BBM industri dan gas nonsubsidi. Kemudian daya beli masyarakat turun sehingga volume produksi perusahaan ikut menurun,” ungkapnya.
Baca Juga : Presiden KSPI Ungkap Ribuan Buruh Terancam PHK Akibat Geopolitik Global
Menurutnya, dinamika yang menekan kinerja dunia usaha saat ini dinilai jauh lebih kompleks. Manajemen perusahaan dihadapkan pada volatilitas variabel makroekonomi yang saling berkaitan, bukan semata-mata bersumber dari isu tunggal seperti fluktuasi harga energi domestik.
“Jadi memang banyak faktor yang memengaruhi kondisi industri saat ini,” jelas Said.
