EBuzz – Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) bersama Partai Buruh akan menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu, 4 Maret 2026, di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan dalam aksi tersebut, terdapat sejumlah isu yang akan disampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan.
Pertama, terkait penolakan terhadap rencana impor 105.000 unit mobil pick up dari India. Kemudian, para pekerja mengusulkan agar THR tidak dikenakan pajak. Dan, hapus outsourcing tolak upah murah (HOTUM) turut menjadi agenda dalam aksi tersebut.
“Jumlah massa yang akan hadir diperkirakan berkisar 500–1.000 orang, berasal dari wilayah Jabodetabek, Karawang, dan Purwakarta. Aksi yang semula direncanakan juga berlangsung di depan Gedung DPR RI dibatalkan karena DPR masih dalam masa reses,” kata Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya. (3/3).
Serikat Pekerja Tagih Janji Presiden Prabowo
Lebih lanjut ia menambahkan, dalam aksinya di Kantor Kemenaker FSPMI dan Partai Buruh akan menyampaikan bahwa hingga mendekati H-17 Lebaran, masih terdapat perusahaan yang belum membayarkan THR kepada pekerja. Mereka juga mengusulkan agar THR tidak dikenakan pajak.
Selain itu, para pekerja akan menagih penghapusan outsourcing yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan May Day 1 Mei 2025 di Monas. Ia juga menyoroti kebijakan penetapan upah minimum serta proses pembahasan RUU Ketenagakerjaan yang merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/2024.
“RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang belum disahkan juga menjadi bagian dari tuntutan yang akan disuarakan dalam aksi tersebut,” pungkasnya.
Selain isu ketenagakerjaan, FSPMI dan Partai Buruh turut menyerukan penghentian konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Menurut Said Iqbal, konflik tersebut dinilai berpotensi berdampak pada perekonomian, termasuk harga energi, biaya produksi, serta stabilitas nilai tukar dan pasar keuangan.
“FSPMI, KSPI, dan Partai Buruh menyatakan akan mengirimkan surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melalui jaringan ILO, serta kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui serikat buruh AFL-CIO,” tutupnya.
