EBuzz – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan proses perbaikan sistem Coretax terus menunjukkan kemajuan signifikan, meskipun belum dapat rampung sesuai target awal yang ditetapkan dalam waktu satu bulan.
Menurutnya, sejumlah hambatan teknis masih terjadi akibat keterikatan kontraktual dengan LG CNS–Qualysoft Consortium selaku penyedia sistem utama. Ia menjelaskan, sebagian besar permasalahan yang dapat ditangani oleh tim internal pemerintah sudah berhasil diselesaikan, sementara bagian yang masih berada di bawah tanggung jawab LG membutuhkan waktu tambahan.
“Masih ada beberapa bagian yang belum bisa kami akses karena terikat kontrak dengan pihak LG. Mereka masih dalam proses penyelesaian, dan akses baru akan diberikan kepada kami pada Desember nanti,” ujar Purbaya saat taklimat media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (24/10).
Purbaya Beberkan Biang Kerok Masalah Coretax
Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa gangguan dalam sistem Coretax mencakup empat lapisan utama, yakni upper layer, middle layer, programming layer, dan operational layer.
Masalah di upper layer, lanjutnya, banyak disebabkan oleh jaringan internet Telkom yang belum stabil, sehingga pengguna mengalami kendala login dan time out saat mengakses sistem.
“Status Telkom sudah di-take out, dan untuk sementara seluruh trafik dialihkan melalui Lintasarta. Jadi untuk lapisan atas atau upper layer, sudah kami bereskan,” jelasnya.
Sementara itu, pada lapisan lainnya, pemerintah masih terus berkoordinasi dengan pihak vendor untuk memastikan stabilitas sistem dan mencegah gangguan berulang. Purbaya menegaskan bahwa tim internal Kementerian Keuangan kini fokus pada optimalisasi fungsi operasional yang sudah bisa diakses, sembari menunggu proses peralihan akses penuh dari LG pada akhir tahun.
“Perbaikan ini kami lakukan secara menyeluruh dan bertahap. Kami ingin memastikan sistem Coretax benar-benar siap digunakan tanpa mengganggu pelayanan kepada wajib pajak,” tegas Purbaya.
Sistem Coretax sendiri merupakan platform inti perpajakan digital Indonesia yang dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi administrasi pajak dan memperluas basis penerimaan negara.
