EBuzz – Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan investasi pembangunan Indonesia pada 2027.

Kebutuhan investasi Indonesia pada 2027 diproyeksikan mencapai Rp8.705 triliun. Sementara itu, kapasitas pembiayaan melalui APBN diperkirakan hanya sekitar Rp459 triliun.

Juda mengatakan, kebutuhan investasi tersebut akan dipenuhi melalui berbagai sumber pembiayaan, termasuk investasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor swasta. Menurutnya, investasi BUMN termasuk melalui Danantara diperkirakan berkontribusi sekitar Rp330 triliun. Adapun sekitar Rp7.973 triliun atau 91% dari total kebutuhan investasi diharapkan berasal dari sektor swasta.

“APBN hanya mampu menjangkau sekitar Rp459 triliun. Sebagian lagi oleh BUMN termasuk Danantara sebesar Rp330 triliun. Sisanya sebagian besar harus berasal dari sumber pembiayaan swasta yaitu Rp7.973 triliun atau sekitar 91% berasal dari pembiayaan swasta, apakah itu bank, pembiayaan lain dan termasuk di sini adalah pasar modal,” ujar Juda dalam acara Peluncuran ETF Emas sekaligus HUT Pasar Modal Indonesia, Senin (10/8/2026).

Dirinya menilai, pasar modal memiliki posisi strategis dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan investasi nasional. Pasar modal dinilai dapat menghubungkan kebutuhan pendanaan korporasi dengan dana yang dimiliki masyarakat dan investor.

“Nah di sinilah pasar modal memegang peran strategis sebagai sumber pembiayaan swasta. Ia adalah jembatan yang menghubungkan kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Ia adalah sumber pembiayaan yang efisien, transparan, dan berkeadilan,” jelasnya.

Dia mengatakan penguatan pasar modal Indonesia perlu terus dilakukan agar mampu menjalankan fungsi pembiayaan tersebut secara optimal dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, Juda menyoroti pentingnya membangun pasar modal yang memiliki kedalaman dan likuiditas yang memadai, dan serta didukung tingkat kepercayaan dan kredibilitas yang tinggi.

“Pasar modal hadir sebagai katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang likuid, dan juga tentu saja yang trustable dan kredibel sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi,” tutur Juda.

Kondisi APBN

Di sisi fiskal, Juda menyampaikan kondisi APBN masih berada dalam jalur yang sesuai dengan target meskipun perekonomian global menghadapi ketidakpastian. Dia menyebut penerimaan negara tumbuh sekitar 24%. Sementara itu, belanja pemerintah turut menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi pada dua kuartal pertama 2026.

Juda juga memastikan defisit fiskal masih berada dalam batas yang terkendali. Pemerintah, kata dia, terus menjaga kesehatan APBN sekaligus mempertahankan kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal.

“Kami di Kementerian Keuangan bekerja keras untuk menjaga kesehatan APBN sebagai instrumen utama pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat sekaligus menjaga kehati-hatian dalam mengelola posisi fiskal di bawah defisit 3%,” katanya.

Meski demikian, Juda menegaskan APBN tidak dapat menjadi satu-satunya sumber pembiayaan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan nasional.

Baca Juga : BKPM Catat Investasi Rp1.010,6 Triliun hingga Semester I-2026, Naik 7,2%

Kebutuhan pendanaan untuk berbagai sektor, seperti infrastruktur, energi, pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga hilirisasi, membutuhkan pembiayaan dalam skala yang lebih besar dibandingkan kapasitas fiskal pemerintah.