EBuzz-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) perlu dilakukan dengan menjaga kesehatannya.
Menurutnya, pengelolaan anggaran program dalam APBN tidak bisa hanya mempertimbangkan jangka pendek, tetapi perlu mencari keseimbangan berbagai program yang urgen dan penting hingga jangka panjang.
“APBN itu harus dijaga dari sisi kesehatannya dalam jangka menengah-panjang, supaya dia tetap menjadi instrumen yang bisa menjawab masalah pembangunan,” kata Sri Mulyani saat Rapat Kerja bersama Komite IV DPD RI di Jakarta, Selasa.
Pernyataannya tersebut merespons pertanyaan anggota DPD RI mengenai kemungkinan ada penyesuaian anggaran melalui APBN-Perubahan (APBN-P) yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Sri Mulyani mengatakan mekanisme APBN-P tidak diatur dalam undang-undang (UU) sehingga menjadi diskresi dan kewenangan pemerintahan baru.
Meski begitu, dia memastikan hingga sejauh ini pembahasan mengenai APBN 2025 turut berkoordinasi dengan tim yang diusulkan oleh Prabowo. “Kami mencoba memahami dan mendesain dengan berbagai program dan janji pemerintahan mendatang, namun juga menjaga kesehatannya. Karena di sisi lain, jangan sampai untuk mengakomodasi begitu banyak persoalan, APBN dipaksa melakukan di luar kemampuannya, sehingga APBN menjadi jebol sendiri,” tutur Menkeu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga merespons kritik anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) soal kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025.
Pasalnya, kenaikan PPN dikhawatirkan dapat menambah beban masyarakat, terutama yang masih mencoba pulih dari krisis pandemi COVID-19.
