EBuzz – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmennya dalam menindak tegas pengecer pupuk subsidi nakal yang menaikkan harga di atas ketentuan.
Dalam kunjungan kerjanya di Kediri, Jawa Timur, Selasa (15/7/2025), Amran menyampaikan bahwa izin pengecer yang terbukti melanggar akan langsung dicabut tanpa peringatan.
Pernyataan keras itu disampaikan setelah Mentan menerima keluhan dari petani terkait mahalnya harga pupuk subsidi di tingkat pengecer. Ia pun langsung memerintahkan jajarannya mencatat dan menelusuri pengecer nakal tersebut.
“Kalau ketahuan menjual pupuk subsidi di atas harga eceran tertinggi (HET), tidak ada kompromi. Izinnya langsung kami cabut,” tegas Amran (16/7).
Amran menyebut langkah tegas ini diambil demi menjaga stabilitas sektor pertanian nasional dan mendukung agenda besar swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah.
“Ini untuk masa depan pangan kita. Indonesia harus menjadi lumbung pangan dunia,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mentan menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan mandat khusus untuk memberantas praktik mafia di sektor pertanian. Termasuk yang merugikan petani melalui distribusi pupuk dan kebijakan lainnya.
“Ini perintah langsung Presiden. Mafia harus diselesaikan. Termasuk korupsi dan hambatan produksi pangan,” imbuhnya.
Dalam dialog tersebut, terungkap juga persoalan klasik seperti sulitnya akses petani terhadap pupuk bersubsidi akibat kendala dalam sistem RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Bahkan ditemukan sejumlah kasus di mana penerima pupuk justru tidak memiliki lahan dan malah menjual pupuk subsidi ke pihak lain.
Untuk itu, Amran meminta agar masalah distribusi dan pendataan petani dapat dibenahi maksimal dalam waktu dua pekan ke depan.
“Kalau petani tebu ini serius, dua minggu cukup untuk bereskan data. Itu sumber masalahnya, sehingga produksi kita menurun,” paparnya.
Pemerintah Siapkan Regulasi dan Stimulus untuk Dorong Peningkatan Produksi Pertanian
Mentan berharap dalam tiga hingga empat tahun ke depan, Indonesia bisa kembali swasembada gula. Saat ini, produktivitas tebu nasional masih di angka 4 ton per hektare, jauh di bawah era pra-kemerdekaan yang pernah mencapai 14 ton per hektare.
“Kalau kita berhasil, kita bisa hemat devisa hingga Rp50 triliun per tahun. Bahkan tahun depan, kita targetkan swasembada untuk gula putih (white sugar),” ungkapnya optimistis.
Pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah regulasi dan stimulus untuk mendukung peningkatan produksi pertanian, seperti suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang flat di 6 persen per tahun, bantuan subsidi benih, hingga penyediaan dana cadangan pembelian hasil tani sebesar Rp1,5 triliun.
