EBuzz – Langkah Presiden Prabowo Subianto yang merespons kebijakan tarif impor Amerika Serikat dengan berbagai formulasi, termasuk merelaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan menghapus kuota impor, mendapatkan apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo menilai, kebijakan penghapusan kuota impor sebagai angin segar yang akan menggairahkan kembali perdagangan nasional. Selain itu, semangat Presiden Prabowo menghapus kuota impor tidak hanya bertujuan untuk membuka keran perdagangan dengan AS, tetapi juga berpotensi memberantas praktik mafia impor di dalam negeri.
Menurutnya, bukan rahasia lagi jika ada pihak-pihak tertentu yang memainkan kuota impor hingga menyebabkan ketidakstabilan harga komoditas.
“Saya melihat semangat Pak Prabowo untuk mencabut kuota, baik sekali dan perlu diapresiasi, karena beliau mengerti dan tahu persis bahwa di Indonesia ada permainan kuota impor. Selain itu, pembatasan kuota impor menjadi salah satu penghambat produk-produk tertentu yang masih membutuhkan kandungan impor,” tutur Firman Soebagyo, Sabtu (19/4/2025). (21/4).
Politikus dari Partai Golkar ini memberikan contoh pada komoditas tekstil, di mana bahan baku seperti sutra, serat tekstil, serat stapel, benang filamen, benang rajutan, sulaman atau bordir, hingga kapas masih sangat bergantung pada impor. Jika kebijakan kuota impor tidak dihapuskan, hal ini justru akan kontraproduktif terhadap semangat peningkatan produktivitas industri tekstil nasional.
“Misalnya tekstil. Bahan tekstil kita masih memerlukan bahan baku dari impor. Besi, baja juga masih memerlukan kandungan impor dan banyak bahan lainnya. Akhirnya menimbulkan efek tidak produktif ketika kuota-kuota ini diberlakukan, karena kuota-kuota ini kecenderungannya hanya menjadi permainan pengambil kebijakan di pemerintahan,” ujarnya..
Lebih lanjut Firman menambahkan bahwa, keberadaan kuota impor justru melemahkan daya saing nasional. Pemaksaan terhadap TKDN tanpa kesiapan rantai pasok industri nasional yang memadai juga dinilai akan meningkatkan biaya produksi.
Namun, Firman memberikan catatan penting bahwa penghapusan kuota impor sebaiknya tidak diberlakukan untuk produk pertanian dan perikanan. Menurutnya, jika impor dibebaskan pada sektor-sektor ini, petani dan nelayan lokal akan terdampak secara langsung. Alih-alih membebaskan impor, Firman berharap pemerintah memberikan proteksi perdagangan yang kuat bagi sektor pertanian dan perikanan.
“Misalnya, bagaimana industri otomotif bisa bersaing kalau sebagian bahannya masih impor dan dikenakan tarif yang mahal. Selain itu, yang mengimpor itu hanya untuk orang-orang tertentu. Itu fakta. Namun, pembebasan impor ini, harapan saya, tidak untuk produk pertanian,” lanjut Firman.
“Iya, pengecualiannya di sektor pertanian dan perikanan. Jika sektor pertanian dan perikanan bebas impor, maka akan menyulitkan petani. Para petani kita tidak bisa bertahan, karena belum mampu bersaing. Petani dan nelayan kita masih harus mendapatkan proteksi Pemerintah,” tandas legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah III ini.
Firman meyakini bahwa Presiden Prabowo akan tetap berpihak pada kepentingan rakyat di tengah gempuran perang dagang global. Melalui tim ekonominya, Prabowo diyakini telah memiliki kajian mendalam mengenai sektor mana saja yang dapat diperdagangkan secara bebas dan sektor mana yang memerlukan perlindungan.
“Kita tidak boleh berandai-andai. Pak Presiden pasti punya dokumen dan punya data. Pak Prabowo itu punya data intelijen, bahwa kuota ini dikuasai oleh si A, kuota itu dikuasai oleh si B. Kalau saya pribadi mendukung, karena ini memang disinyalir ada permainan di kementerian dan lembaga. Yang mendapatkan kuota impor, orangnya itu-itu saja,” tutupnya.
