EBuzz – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menginstruksikan kepada seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta anak dan cucu usahanya untuk tidak melakukan perubahan jajaran pengurus dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun ini.
Larangan tersebut tertuang dalam Surat Kepala BPI Danantara Nomor S-027/DI-BP/V/2025 tertanggal 5 Mei 2025 mengenai Arahan Pelaksanaan RUPS dan Aksi Korporasi BUMN dan Anak Usaha BUMN.
“Seluruh BUMN, anak perusahaan (AP), dan cucu perusahaan (CP) tidak diperkenankan mengagendakan perubahan pengurus dalam RUPST sampai dilakukan evaluasi menyeluruh oleh Danantara atau PT Danantara Asset Management (DAM),” ujar CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani dalam Surat Edaran resmi di Jakarta, Senin (30/6/2025). (1/7).
Rosan menambahkan, selain pembatasan agenda perubahan pengurus, Danantara juga mendorong seluruh entitas BUMN yang belum menggelar RUPST agar melaksanakannya selambat-lambatnya pada 30 Juni 2025. Pelaksanaan RUPS tetap wajib mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).
“Langkah ini merupakan bagian dari penguatan tata kelola dan pengawasan strategis yang diemban oleh Danantara Indonesia sebagai entitas pengelola investasi dan pengarah kebijakan restrukturisasi serta transformasi BUMN ke depan,” imbuhnya.
Fokus pada Evaluasi Kinerja dan Arah Strategis
Mantan Dubes AS ini menegaskan, instruksi ini menjadi sinyal bahwa pemerintah melalui Danantara tengah menaruh perhatian serius terhadap konsistensi arah kebijakan korporasi BUMN, khususnya dalam upaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
“Langkah evaluasi menyeluruh terhadap komposisi pengurus diharapkan menciptakan kesinambungan kepemimpinan dan memperkuat pelaksanaan reformasi BUMN yang tengah berjalan, sekaligus menjaga stabilitas dalam proses pengambilan keputusan strategis di lingkup perusahaan pelat merah dan turunannya,” tegas Rosan.
