OECD Pangkas Proyeksi Ekonomi RI, APINDO Minta Pemerintah Genjot Stimulus

EBuzz – Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2025 dari 4,9% menjadi 4,7%.

Analis Kebijakan Ekonomi APINDO, Ajib Hamdani, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap tren pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, pertumbuhan pada kuartal I 2025 yang hanya di kisaran 4,87% cukup mengkhawatirkan, apalagi jika dibandingkan dengan kuartal I 2024 yang mencapai 5,11% dan agregat tahun 2024 sebesar 5,03%.

Ia menjelaskan, kuartal pertama biasanya menunjukkan pertumbuhan eskalatif karena siklus tahunan Lebaran yang mendongkrak perputaran uang dan konsumsi masyarakat.

“Dalam kondisi ceteris paribus ekonomi dan tidak ada intervensi pemerintah, potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 bisa di bawah 4,87%,” ujar Ajib dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/6/2025).

Ajib mengidentifikasi, setidaknya empat faktor utama yang menyebabkan pelemahan indikator makro pertumbuhan ekonomi diantaranya yaitu, penurunan kemampuan konsumsi masyarakat, pola government spending di awal tahun, dan kontraksi ekonomi akibat faktor eksternal.

“Tren kuartal kedua juga menunjukkan indikator pelemahan ekonomi, dengan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur mengalami kontraksi pada April (46,7) dan Mei (47,4). Kontraksi PMI ini secara umum mengindikasikan penurunan daya beli masyarakat,” katanya.

Rekomendasi Kebijakan untuk Semester Kedua

Dengan kondisi tersebut, Ajib mendesak pemerintah untuk segera membuat orientasi jangka pendek pada Juni dan semester kedua 2025. Program stimulus ekonomi yang fokus pada Bantuan Langsung Tunai (BLT) dinilai akan efektif meningkatkan konsumsi dan mendongkrak daya beli.

“Harapannya, pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua 2025 bisa lebih tinggi, atau minimal bertahan dibandingkan kuartal pertama,” ucap Ajib.

Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi pada semester kedua, pemerintah diharapkan menjadikan spending pemerintah sebagai stimulus utama. Prinsip belanja pemerintah harus lebih mengedepankan spending better yaitu berhati-hati dalam melakukan pola belanja yang mendorong pertumbuhan ekonomi secara maksimal.

Pemerintah harus fokus pada penciptaan lapangan kerja (pro job creation), ketahanan pangan, dan energi, yang juga sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yaitu meningkatkan lapangan kerja berkualitas,” tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pada Selasa (10/6/2025) menyatakan komitmen pemerintah untuk mendorong program-program insentif dan stimulus agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di kisaran 5%.

Terbaru

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini