Jakarta, EBuzz – Badan Otonom HIPMI Tax Center BPP HIPMI meminta agar semua pihak mengawal rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) hingga terealisasi.
Pasalnya, rencana pembentukan Badan yang mengurusi penerimaan negara ini bukan barang baru. Presiden Joko Widodo sudah memasukkan rencana ini dalam program Nawacita nya, bahkan sudah pernah memasukan RUU KUP ke DPR yang di dalamnya memasukkan pasal terkait Badan Penerimaan Perpajakan namun tidak pernah ada kabar tindak lanjut pembahasannya.
Ketua Banom HIPMI Tax Center BPP HIPMI M. Arif R. Said Putra mengatakan, HIPMI Tax Center siap memberi masukan dan mengawal terkait rencana pembentukan BPN ini sampai terealisasi.
“Upaya yang dilakukan HIPMI Tax Center sebagai komitmen untuk membantu pemerintah dalam rangka menciptakan kemandirian fiskal dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045”, jelas Arif dalam Diskusi RabuPon (Rp) di Kantor BPP HIPMI, Jakarta. (5/6).
M. Arif R. Said Putra menambahkan, dengan pembentukan Badan Penerimaan Negara diharapkan tidak hanya sekedar “ganti baju” saja tetapi juga disertai dengan diberikannya kewenangan yang idealnya dimiliki oleh otoritas pajak sebagaimana dalam studi OECD.
“BPN ini harapannya nanti agar tidak seperti macan ompong. Sementara, outputnya tentu dengan BPN ini harapannya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak bisa semakin meningkat, dan outcome nya ratio pajak bisa terdongkrak,” pungkasnya.
Di RKP 2025 tercantum peningkatan rasio penerimaan perpajakan juga akan dilakukan dengan percepatan implementasi core tax system dengan mengoptimalkan pengelolaan data yang berbasis risiko dan interoperabilitas data, serta mendorong sistem perpajakan lebih compatible dengan struktur perekonomian.
Penguatan kegiatan ekstensifikasi pajak dan pengawasan atas Wajib Pajak High Wealth Individual dan juga Wajib Pajak group akan diterapkan pada 2025, seiring dengan upaya penegakan hukum yang berkeadilan melalui optimalisasi pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dan pemanfaatan kegiatan digital forensic.
Selain itu, melalui penajaman tax incentive tepat sasaran untuk mendorong sektor prioritas seperti pertanian, manufaktur, pariwisata, dan usaha mikro kecil dan menengah.
