EBuzz – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) melalui kantor cabang luar negeri di Hong Kong berkolaborasi dengan Komisi Informasi Pusat (KIP) menggelar sosialisasi keterbukaan informasi publik dan literasi keuangan bagi para diaspora.
Langkah strategis ini bertujuan meningkatkan pemahaman Pekerja Migran Indonesia (PMI) terhadap hak akses informasi sekaligus membentengi mereka dari maraknya modus kejahatan finansial digital. Kegiatan ini dihadiri oleh Komisioner KIP Samrotunnajah Ismail, Konsul Perdagangan KJRI Hong Kong Aldin Jauhari, serta General Manager BNI Hong Kong Farid Faraitody, dengan apresiasi khusus dari Menteri Perdagangan Budi Santoso.
Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, menjelaskan bahwa agenda ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Lahirnya UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang jatuh pada 30 April.
“Melalui kegiatan ini, BNI ingin memperkuat pemahaman masyarakat, khususnya PMI di Hong Kong, terhadap pentingnya keterbukaan informasi publik sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus kejahatan finansial,” ujar Okki dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/4/2026). (30/4).
Modus Kejahatan
Okki menambahkan, pihaknya menyoroti kecanggihan modus penipuan digital yang menyasar tekanan psikologis korban, mulai dari love scam di media sosial hingga penipuan yang mencatut nama call center perbankan. BNI menegaskan otoritas bank tidak pernah meminta data rahasia seperti OTP, PIN, atau password melalui kanal telepon.
Selain itu, BNI memberikan peringatan keras terkait praktik jual beli rekening (money mule) yang memiliki risiko hukum berat, serta mengimbau nasabah waspada terhadap tawaran investasi tidak masuk akal atau penggunaan QR code yang mencurigakan.
“Jika terjadi penipuan, nasabah diimbau segera menghubungi bank dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang,” tambahnya.
Sementara Komisioner Bidang Sosialisasi, Edukasi dan Komunikasi Publik KIP, Samrotunnajah Ismail, menekankan bahwa bagi diaspora, informasi bukan sekadar urusan administrasi, melainkan alat perlindungan investasi.
Baca Juga : Targetkan Kredit Tumbuh 13%, BNI (BBNI) Fokus Pada Sektor Ini
“Momentum edukasi seperti ini penting bagi Diaspora, bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban, melainkan kebutuhan untuk membangun tata kelola yang baik, dan memberikan dampak nyata yang positif jika informasi tersebut dimanfaatkan dengan baik,” tegas Samrotunnajah.
