EBuzz – Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan lembaganya akan menyoroti serius persoalan yang membelit proyek Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC) atau Whoosh. Menurutnya, DPR akan mengkaji seluruh keputusan yang diambil pemerintahan periode sebelumnya untuk memastikan tidak ada kerugian negara yang berlarut.
“Ini harus dibahas bersama dengan pemerintah bagaimana secara teknis dan bagaimana kondisi keuangan dulu dan saat ini,” ujar Puan usai menghadiri rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11).
Menurut Puan, pembahasan akan dilakukan oleh komisi terkait, dan pemerintah diminta hadir untuk memberikan penjelasan resmi. Ia menekankan, DPR ingin mengetahui arah kebijakan pemerintah terhadap keberlanjutan proyek berbiaya jumbo tersebut.
“Pemerintah perlu menjelaskan potensi yang akan terjadi ke depannya serta sikap atas permasalahan Whoosh. Jangan sampai terjadi kerugian negara lagi,” tegasnya.
Puan : Polemik Whoosh Masuk Daftar Prioritas Pengawasan DPR
Puan juga menegaskan bahwa polemik Whoosh masuk dalam daftar prioritas pengawasan DPR RI pada masa sidang kali ini. DPR disebut akan menjalankan fungsi kontrol agar transparansi dan akuntabilitas proyek tetap terjaga.
Langkah DPR ini muncul di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap proyek kereta cepat yang digarap oleh konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Whoosh telah masuk tahap penyelidikan.
“Saat ini sudah pada tahap penyelidikan,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu kepada jurnalis di Jakarta, Senin (3/11/2025).
Isu dugaan korupsi ini juga diperkuat oleh pernyataan mantan Menko Polhukam Mahfud MD, yang dalam video di kanal YouTube Mahfud MD Official (14 Oktober 2025) menyebut adanya indikasi mark up alias penggelembungan anggaran dalam proyek bernilai triliunan rupiah tersebut.
Dengan sorotan dari DPR dan langkah hukum KPK, proyek Whoosh kini menghadapi babak baru yakni audit politik, audit publik, dan audit hukum. Publik pun menanti sejauh mana pemerintah dan parlemen mampu menuntaskan masalah yang membayangi simbol kebanggaan infrastruktur nasional ini.
