Usai Bertemu Prabowo di Istana, Wapres Gibran Ajukan Pengunduran Diri
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan niatan untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
EBuzz - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan niatan untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Prasetyo menjelaskan bahwa, pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam. Dan, pertemuan tersebut digelar secara tertutup di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
"Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang," ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026).
Temui Presiden Prabowo
Meski demikian, Prasetyo secara tegas meluruskan spekulasi dan informasi yang beredar yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menolak niatan pengunduran diri dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut penjelasan Menteri Sekretaris Negara, dalam forum diskusi intensif tersebut, Presiden Prabowo Subianto justru memberikan sejumlah masukan serta saran strategis kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, di dalam diskusi Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran," jelas dia.
Baca Juga : Wapres dan Menteri Kabinet Merah Putih Kompak Tak Hadir dalam Penutupan Perdagangan Bursa 2024, Kenapa?
Lebih lanjut, Prasetyo menambahkan bahwa dalam kesempatan pertemuan yang sama, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut memohon untuk diberikan kesempatan membuktikan keabsahan seluruh dokumen-dokumen yang dimilikinya melalui jalur serta prosedur hukum yang berlaku di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).