EBuzz – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan buku bertajuk “Mengenal dan Memahami Perdagangan Karbon bagi Sektor Jasa Keuangan” sebagai bagian dari strategi nasional dalam memperkuat peran sektor jasa keuangan dalam mendukung agenda transisi menuju ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon.
Dengan diluncurkannya buku panduan ini, OJK berharap dapat memperkuat pemahaman seluruh pemangku kepentingan, termasuk industri jasa keuangan, akademisi, peneliti, hingga masyarakat umum, dalam membangun pasar karbon Indonesia yang kredibel, transparan, dan mendukung pencapaian target iklim nasional.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan bahwa, peluncuran buku ini menjadi bagian penting dari mandat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), yang memberikan kewenangan kepada OJK untuk mengatur dan mengawasi perdagangan karbon melalui pasar sekunder.
“Transisi menuju ekonomi hijau membutuhkan solusi nyata dan kolaboratif. Perdagangan karbon adalah salah satu instrumen penting dalam mendukung dekarbonisasi dan mempercepat capaian target Net Zero Emission Indonesia pada 2060 atau lebih cepat,” ujar Mahendra, Selasa (15/7/2025). (16/7).
Menurutnya, buku panduan ini disusun secara komprehensif dan aplikatif untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang prinsip dasar, regulasi, dan mekanisme pasar karbon, termasuk potensi, tantangan, serta risiko seperti fraud, greenwashing, dan kesalahan pelaporan.
Mahendra menegaskan pentingnya tata kelola yang kuat dan kolaborasi lintas sektor guna menjaga integritas pasar karbon nasional.
“Sejalan dengan amanat UU PPSK, OJK juga telah menerbitkan sejumlah regulasi pendukung seperti POJK No. 14/2023 dan SE OJK No. 12/2023, serta membuka akses perdagangan karbon internasional melalui peluncuran Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) pada 26 September 2023,” paparnya.
Transaksi Perdagangan Karbon per Juli 2025 Sebesar Rp78 Miliar
Di sisi lain, Direktur Utama BEI Iman Rachman menyambut baik peluncuran buku tersebut. Ia menilai kolaborasi antara OJK dan Kementerian Lingkungan Hidup sangat penting dalam memperkuat transparansi dan kredibilitas perdagangan karbon Indonesia di mata internasional.
“Peluncuran buku ini menjadi manifestasi nyata dari komitmen OJK dalam membangun ekosistem karbon yang terintegrasi dan berkelanjutan,” pungkas Iman.
Data terkini per 14 Juli 2025 menunjukkan tren positif dalam perkembangan perdagangan karbon di Tanah Air. IDXCarbon mencatat total volume transaksi sebanyak 1.599.336 ton CO₂e senilai Rp78 miliar, dengan harga per unit karbon berkisar antara Rp58.800 (IDTBS) hingga Rp61.000 (IDTBS-RE). Sementara itu, jumlah unit karbon yang telah diretire mencapai 980.475 ton CO₂e.
Sebanyak delapan proyek karbon telah terdaftar di Bursa Karbon Indonesia, mencakup kontribusi dari PT Pertamina Power Indonesia, PT Perkebunan Nusantara IV, dan PLN Group melalui anak usahanya PT PLN Nusantara Power dan PT PLN Indonesia Power. Seluruh proyek ini berasal dari sektor energi dengan pendekatan berbasis teknologi (technology-based solution).
