EBuzz – Komisi XI DPR RI mengingatkan bahwa Pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah proaktif dan strategis dalam menyikapi pergeseran arsitektur sistem pembayaran global yang semakin dinamis dan kompleks.
Dalam keterangan tertulisnya, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyoroti inisiatif negara-negara BRICS termasuk wacana penggunaan mata uang bersama sebagai peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia dalam memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.
“Kita menyaksikan adanya evolusi dalam arsitektur keuangan global. Wacana pengembangan sistem pembayaran dan mata uang BRICS adalah respons logis terhadap dinamika tersebut,” ujarnya, Selasa (29/7/2025). (30/7).
Politisi dari Partai Golkar ini menekankan bahwa perubahan ini bukan lagi soal kemungkinan, melainkan keniscayaan yang harus disikapi dengan kesiapan dan strategi nasional. Menurutnya, sistem keuangan global tengah bergerak menuju tatanan multipolar yang tidak lagi bergantung pada satu mata uang dominan. Dalam konteks itu, kerja sama ekonomi melalui BRICS dinilai menjadi alternatif strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap sistem keuangan konvensional yang rentan terhadap volatilitas pasar.
“Ini bukan lagi soal apakah kita akan menghadapi perubahan ini, tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri untuk memanfaatkannya secara optimal demi kepentingan nasional,” tegas Misbakhun.
Ia menilai kesiapan Indonesia dalam menghadapi transformasi ini sangat bergantung pada penguatan infrastruktur sistem pembayaran domestik. Misbakhun menyebut keberhasilan implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) sebagai bukti nyata bahwa Indonesia mampu membangun sistem keuangan yang mandiri dan efisien.
“Pengalaman ini menjadi modal penting untuk interoperabilitas dengan platform pembayaran internasional di masa depan, termasuk yang dikembangkan oleh BRICS,” tambahnya.
Misbakhun Soroti Adopsi Mata Uang Digital Bank Sentral CBDC di Negara BRICS
Misbakhun juga menyoroti tren meningkatnya adopsi mata uang digital bank sentral (CBDC) dan aset kripto di kalangan negara BRICS. Dirinya mencatat bahwa volume transaksi kripto global diperkirakan melampaui 24 triliun dolar AS pada 2025, dengan kontribusi besar dari negara-negara berkembang.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa sejumlah bank besar seperti Sberbank dan VTB telah mengintegrasikan sistem BRICS Pay untuk transaksi lintas negara. Selain itu, infrastruktur komunikasi keuangan dari Bank Sentral Rusia disebut kompatibel untuk diadopsi oleh negara lain.
“Sekitar 159 entitas dari 20 negara telah bergabung dalam platform keuangan Rusia yang menjadi basis BRICS Pay,” kata Misbakhun.
Misbakhun menegaskan bahwa kesiapan regulasi yang adaptif dan kuat sangat penting sebelum Indonesia dapat berpartisipasi secara penuh dalam pemanfaatan mata uang alternatif. Ia mengingatkan pentingnya perlindungan data, pencegahan kejahatan keuangan, serta stabilitas sistem sebagai fondasi dalam menghadapi integrasi ini.
Ia juga mendorong Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk terus melakukan kajian mendalam terkait potensi risiko dan manfaat dari sistem keuangan baru tersebut.
“Namun, kesiapan teknis dan regulasi adalah kunci. Kita harus memastikan bahwa setiap langkah menuju diversifikasi penggunaan mata uang dalam transaksi internasional diimbangi dengan peningkatan kapabilitas domestik, mulai dari infrastruktur teknologi hingga literasi keuangan masyarakat,“ tutupnya.
