EBuzz – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan peringatan keras terhadap kebijakan perdagangan terbaru pemerintah yang membebaskan bea masuk produk-produk asal Amerika Serikat.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menilai kebijakan ini berpotensi memicu gelombang besar pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri dan UMKM dalam negeri.
“Dengan membanjirnya produk Amerika yang nol persen tarif, produsen lokal, UMKM, dan pabrik kecil akan kalah bersaing. Apa yang akan terjadi? PHK juga,” ujar Said Iqbal dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (17/7/2025). (18/7).
Iqbal mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia, melalui tim ekonominya, menjalin kesepakatan dengan pemerintahan Donald Trump, di mana tarif ekspor Indonesia diturunkan dari 32% menjadi 19%. Namun, sebagai timbal balik, Indonesia diwajibkan membuka kran impor produk Amerika dengan tarif nol persen dan tanpa hambatan non-tarif.
“Indonesia mendapat double uppercut. Uppercut pertama, ekspor kita ke Amerika tetap dikenai tarif. Uppercut kedua, barang-barang dari Amerika masuk ke Indonesia tanpa tarif. Kedaulatan ekonomi bangsa sangat rentan dengan kebijakan ini,” tegasnya.
KSPI Prediksi Potensi PHK Massal hingga 40 Ribu Pekerja
Ia menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk penggadaian kedaulatan ekonomi nasional. Menurutnya, penurunan tarif tidak diiringi dengan perlindungan bagi industri dalam negeri, sehingga justru menghantam dari dua arah ekspor Indonesia tetap dikenai tarif, sementara produk AS bebas masuk.
“Dalam tiga bulan ke depan, KSPI memperkirakan potensi PHK bisa mencapai 40.000 pekerja, khususnya dari sektor-sektor industri padat karya,” imbuh Said Iqbal.
Lebih lanjut, Said Iqbal menjelaskan tidak hanya dari Amerika Serikat, Said Iqbal juga memperingatkan akan masuknya gelombang produk-produk asal Tiongkok. Setelah menghadapi tarif tinggi dari AS, produsen China akan mencari pasar alternatif di Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi target utama.
“Cina akan membanjiri Indonesia dengan barang-barangnya yang sebelumnya diekspor ke Amerika. Kombinasi produk murah dari Amerika dan China akan membuat industri nasional semakin terjepit,” jelasnya.
Atas situasi ini, ia mendesak Presiden Prabowo Subianto agar segera menegakkan kembali kedaulatan ekonomi nasional dan menghentikan praktik liberalisasi perdagangan yang dinilai merugikan industri dalam negeri.
“Kami meminta Bapak Presiden Prabowo Subianto menegakkan kembali kedaulatan ekonomi. Jangan gadaikan masa depan bangsa hanya demi penurunan tarif,” kata Iqbal.
KSPI menagih komitmen pemerintah terkait pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK, sebagaimana telah diinstruksikan dalam Sidang Ekonomi Nasional.
“Sudah hampir enam bulan sejak instruksi tersebut dikeluarkan, namun belum terlihat implementasinya,” tutupnya.
Untuk menekan pemerintah agar lebih berpihak pada pekerja, KSPI bersama serikat pekerja lainnya merencanakan aksi nasional serentak pada awal Agustus 2025. Diperkirakan, ratusan ribu buruh dari berbagai daerah akan turun ke jalan untuk menolak PHK massal dan menuntut perlindungan bagi industri nasional.
