EBuzz – PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) terus menegaskan komitmennya sebagai pionir dalam transisi energi bersih nasional. Seiring meningkatnya kebutuhan energi ramah lingkungan, PGE meningkatkan kinerja operasional serta memperluas pengelolaan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) di berbagai daerah strategis di Indonesia.
Manajemen PGEO menyampaikan bahwa, saat ini mengelola kapasitas terpasang sebesar 1.877,5 megawatt (MW)—menjadikannya sebagai perusahaan panas bumi dengan kapasitas terpasang terbesar di Tanah Air. Dari jumlah tersebut, 672,5 MW dikelola secara mandiri dan 1.205 MW melalui skema Joint Operation Contract (JOC).
Sepanjang tahun 2024, PGE mencatatkan produksi listrik sebesar 4.827,22 gigawatt hour (GWh), tumbuh 1,96% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh kontribusi signifikan dari beberapa area operasi seperti Kamojang (+5,36%), Lahendong (+0,40%), dan Lumut Balai (+2,72%).
“Energi panas bumi yang kami hasilkan mampu menyuplai listrik ke lebih dari dua juta rumah tangga di Indonesia dan berpotensi menurunkan emisi karbon hingga 9,7 juta ton CO₂ per tahun,” ujar manajemen PGE dalam pernyataan resmi. (24/6).
Selain fokus pada aspek produksi, PGEO juga terus menunjukkan komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini tercermin dari pencapaian 18 penghargaan PROPER Emas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), termasuk 14 kali berturut-turut oleh Area Kamojang rekor yang menjadikan PGE sebagai satu-satunya perusahaan dengan pencapaian tersebut.
Ke depan, PGE menargetkan kapasitas terpasang mandiri sebesar 1 GW dalam dua tahun ke depan, dan 1,7 GW pada tahun 2033. Untuk mencapainya, perusahaan mendorong peningkatan eksplorasi dan pengembangan WKP baru, termasuk proyek Lumut Balai Unit 2 yang dijadwalkan mulai beroperasi pada pertengahan 2025.
“Langkah strategis ini sejalan dengan visi PGE dalam mendukung transisi energi nasional, memperkuat ketahanan energi, dan mendukung target Net Zero Emission (NZE) pada 2060 yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia,” tulisnya.
