EBuzz – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melaksanakan kegiatan Forum Edukasi dan Temu Bisnis Keuangan Syariah (FEBIS) dan Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah (SAKINAH).
Kegiatan yang digelar di Pondok Pesantren API Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah, Senin (20/10/2025), sebagai upaya memperkuat literasi keuangan syariah dan kemandirian ekonomi UMKM.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan bahwa, pesantren memiliki potensi besar dalam menggerakkan ekonomi umat melalui literasi keuangan dan kewirausahaan.
“OJK berkomitmen membangun kemandirian umat melalui penguatan ekosistem ekonomi syariah. Pesantren bukan hanya pusat pendidikan agama, tetapi juga motor penggerak ekonomi umat yang berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan kemandirian ekonomi masyarakat,” kata Friderica melalui keterangan tertulisnya. (21/10).
Kemandirian Ekonomi Santri
Lebih lanjut, Friderica menjelaskan bahwa keuangan syariah memiliki tiga karakter utama yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional, yakni mendorong pemerataan ekonomi, memperkuat stabilitas perekonomian, dan mewujudkan sistem keuangan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Ketiga nilai tersebut menjadi dasar penting bagi OJK dalam memperluas literasi dan inklusi keuangan syariah agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh umat,” tambahnya.
Sementara itu Ketua PBNU Bidang Ekonomi Fahmy Akbar Idries menyampaikan bahwa, pentingnya kemandirian ekonomi di kalangan santri sebagai bagian dari upaya memperkuat khidmat ekonomi Nahdlatul Ulama
“Saya berharap nanti adik-adik santriwan-santriwati ini yang cowok jadi pengusaha, yang cewek juga jadi pengusaha. Dodol gorengan ya pengusaha, buka toko ya pengusaha, semuanya pengusaha. Supaya apa? Supaya mempercepat kemajuan bangsa Indonesia,” kata Fahmi.
OJK menegaskan bahwa peningkatan literasi keuangan di lingkungan pesantren merupakan langkah nyata dalam memperluas akses keuangan nasional dan memperkuat ekonomi inklusif berbasis nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan.
