EBuzz – Pakar ekonomi energi Universitas Gajah Mada (UGM) Fahmi Radhi menilai ada 3 pekerjaan rumah (PR) yang krusial bagi Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo menggantikan Arifin Tasrif.
Menurut Fahmi, Bahlil sebagai nahkoda baru di Kementerian ESDM harus bisa menuntaskan sejumlah program yang belum teralisasi oleh Arifin Tasrif sewaktu masih menjabat di ESDM. Adapun program yang harus dikejar oleh Bahlil yakni meningkatkan kapasitas produksi Migas di Indonesia.
Pasalnya, produksi Migas di dalam negeri mengalami penurunan yang sangat drastic. Apalagi, target produksi di APBN juga tidak tercapai. Sehingga, ini menjadi perhatian bagi Kementerian ESDM.
“Dengan latar belakang sebagai pengusaha, dan pernah menjadi Menteri Investasi, diharapkan Bahlil dapat mengundang investor dalam rangka meningkatkan produksi Migas di Indonesia,” kata Fahmi melalui keterangan resmi. (19/8).
Selain Migas, yang menjadi masalah dan harus diselesaikan menurut Fahmi yaitu adalah pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia. Sebab, pengembangan EBT tersebut saat ini baru mencapai angka 13%. Di mana, pemerintah sendiri menargetkan bauran EBT ini pada tahun 2025 mencapai 23%.
“Kendala yang dihadapi di lapangan mengenai resources yang dimiliki sangat banyak hanya saja tidak bisa mengolah sendiri karena tidak punya teknologi. Peran Presiden untuk pengembangan EBT ke depan, sangat diperlukan,” imbuhnya.
PR yang terakhir menurut Fahmi yakni, Menteri ESDM yang baru ini harus segera menciptakan ekosistem dari hulu ke hilir terkait Hilirisasi. Hingga saat ini, pemerintah masih berfokus pada ekosistem yang ada di hulu sehingga untuk industrialisasi di hilirnya belum berjalan secara maksimal.
Diharapkan, di masa pemerintah Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka ekosistem hilirisasi ini bisa terbentuk. Hal ini juga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya.
“Peran industrialisasi tadi berperan ke pertumbuhan ekonomi sebesar 8%,” pungkas Fahmi.
Selain itu, untuk menjaga keutuhan di sisa masa jabatan pemerintahan Joko Widodo – Ma’aruf Amin dan menghindari penyimpangan alokasi anggaran. Ia menyarankan, agar Bahlil untuk menggandeng KPK, BPK, dan BPKP.
“Kementerian ESDM ini memiliki anggaran di APBN tidak terlalu besar, tetapi punya kewenangan mengelola alam triliunan rupiah. Ini nantinya akan meresahkan, untuk itu perlu pengawasan dari Lembaga hukum terkait dalam mengawasi kerja Kementerian,” tutupnya.
Diketahui, Presiden Joko Widodo melantik mantan Ketua Umum HIPMI periode 2015 Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM yang baru menggantikan Arifin Tasrif. Usai pelantikan, Bahlil pun menegaskan dirinya akan bekerja secara maksimal dengan sisa masa jabatan yang ada yakni 2 bulan lagi sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang bakal digelar pada 20 Oktober 2024.
