EBuzz – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah dan para pemangku kepentingan menegaskan komitmen untuk mempercepat reformasi pasar modal Indonesia secara menyeluruh melalui delapan rencana aksi. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat likuiditas, meningkatkan transparansi, serta menjaga kepercayaan investor.
Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa OJK bersama Self Regulatory Organization (SRO), PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) berkomitmen menjalankan reformasi pasar modal yang sejalan dengan praktik terbaik global serta memenuhi ekspektasi penyedia indeks internasional.
“OJK bersama dengan SRO, BEI, KPEI, dan KSEI menyampaikan komitmen untuk melakukan bold and ambitious reforms di pasar modal Indonesia sesuai dengan best practices dan memenuhi ekspektasi Global Index Provider,” ujar Friderica dalam Dialog Pasar Modal di Main Hall BEI, Jakarta, Minggu (1/2/2026). (2/2).
8 Aksi Reformasi Pasar Modal
Friderica menjelaskan, delapan rencana aksi percepatan reformasi integritas tersebut dikelompokkan ke dalam empat klaster utama, yakni kebijakan free float, transparansi, tata kelola dan enforcement, serta sinergitas.
Pada klaster kebijakan free float, OJK menetapkan rencana peningkatan batas minimum kepemilikan publik emiten menjadi 15 persen dari ketentuan saat ini sebesar 7,5 persen.
Penerapan dilakukan secara bertahap. Untuk perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana (IPO), batas 15 persen dapat langsung diterapkan, sementara emiten eksisting diberikan masa transisi. OJK juga mendorong peningkatan free float melalui berbagai aksi korporasi, antara lain right issue, HMETD, non-HMETD, serta program ESOP dan EMSOP.
“Bersama pemerintah dan SRO, OJK akan memperkuat peran investor institusi domestik serta memperluas basis investor domestik dan asing, termasuk melalui penyesuaian limit investasi di sektor asuransi dan dana pensiun,” katanya.
Pada klaster transparansi, OJK menekankan penguatan keterbukaan ultimate beneficial owner (UBO) serta afiliasi pemegang saham. Langkah ini diikuti dengan penguatan data kepemilikan saham yang lebih granular dan andal, termasuk klasifikasi sub-tipe investor mengacu praktik global. Data tersebut akan disampaikan KSEI kepada BEI untuk dipublikasikan melalui situs resmi bursa.
Sementara pada klaster sinergitas, OJK mendorong pendalaman pasar secara terintegrasi bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan pemangku kepentingan lainnya, serta penguatan kolaborasi lintas lembaga untuk memastikan reformasi berjalan berkesinambungan.
“Klaster tata kelola dan enforcement mencakup tiga agenda, yakni percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sesuai amanat undang-undang, penguatan penegakan peraturan dan sanksi terhadap pelanggaran pasar modal, serta peningkatan tata kelola emiten melalui kewajiban pendidikan berkelanjutan bagi direksi, komisaris, dan komite audit, serta sertifikasi bagi penyusun laporan keuangan,” pungkas Friderica.
Jaga Kepercayaan Investor
Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menegaskan komitmen OJK untuk menjaga kepercayaan publik dan melindungi investor.
“OJK tentu akan terus hadir, bekerja bersama seluruh pemangku kepentingan dan bertindak secara nyata untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan pasar modal Indonesia tumbuh sehat, berintegritas, berdaya saing, dan berkelanjutan,” ujar Hasan.
Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyatakan kesiapan bursa untuk meningkatkan transparansi, termasuk melalui peningkatan disclosure guna mendukung pendalaman pasar dari sisi permintaan dan mendorong masuknya investor asing.
“Apa yang akan kami lakukan untuk melakukan pendalaman dari sisi demand khususnya, agar lebih banyak lagi investor asing masuk dengan penambahan bobot Indonesia di dalam konstituen. Antara lain adalah tadi juga sudah disampaikan, kami SRO akan meningkatkan disclosure,” tegas Jeffrey.
Sementara itu, Chief Executive Officer Danantara, Rosan Roeslani, menekankan pentingnya kualitas, transparansi, dan akuntabilitas bursa sebagai fondasi pasar modal nasional.
“Bagaimana bursa kita ini tumbuh tidak hanya dari segi market cap, tapi juga dari kualitas dari bursa kita ini adalah kualitas yang baik dan benar,” katanya.
