EBuzz – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk memperkuat likuiditas pasar modal Indonesia, sebagai respons atas sorotan Menteri Keuangan Purbaya terhadap maraknya fenomena saham gorengan.
Upaya ini disebut akan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perbaikan struktur likuiditas hingga peningkatan partisipasi publik dalam kepemilikan saham emiten besar.
Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyampaikan bahwa isu saham gorengan tidak bisa diselesaikan hanya dengan intervensi terhadap pergerakan harga semata. Diperlukan langkah menyeluruh untuk memperkuat fundamental pasar dan menarik lebih banyak investor institusi, baik dari dalam maupun luar negeri.
“Ini merupakan perkembangan yang memang harus kita lakukan secara menyeluruh. Di satu sisi, kita perlu memperkuat likuiditas pasar modal secara keseluruhan, dan di sisi lain juga memastikan likuiditas emiten dengan kapitalisasi besar tetap terjaga,” ujar Mahendra usai menghadiri acara di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (13/10/2025).
Menurutnya, keberadaan perusahaan publik dengan kapitalisasi pasar besar sangat penting untuk menjaga daya tarik bursa Indonesia di mata investor global. Tanpa emiten besar yang aktif, dana investasi berskala besar akan sulit masuk ke pasar domestik.
“Kalau tidak ada perusahaan dengan market cap besar, investor besar juga akan kesulitan menempatkan investasinya. Karena itu, peningkatan likuiditas menjadi kunci,” tambahnya.
Lebih lanjut, OJK menilai bahwa peningkatan jumlah saham yang dilepas ke publik atau floating share menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat likuiditas pasar. Dengan lebih banyak saham beredar di publik, akses masyarakat terhadap kepemilikan emiten juga meningkat, sekaligus memperluas basis investor.
“Floating share yang meningkat akan memberikan ruang bagi publik untuk memiliki porsi kepemilikan yang lebih besar di perusahaan Tbk. Dampaknya juga akan terasa pada kualitas tata kelola dan transparansi emiten,” ungkap Mahendra.
OJK Bentuk Tim Khusus Atasi Saham Gorengan di Bursa
Mahendra menegaskan bahwa upaya memperkuat pasar modal tidak bisa dilakukan secara parsial. Intervensi hanya pada aspek harga saham tanpa memperhatikan struktur pasar justru berisiko menurunkan kredibilitas dan kepercayaan investor.
“Kita tidak bisa hanya menyentuh sisi harga saja, karena itu bisa berdampak terhadap integritas dan kredibilitas pasar modal. Ini harus menjadi proses pembenahan menyeluruh dan berkesinambungan,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, OJK bersama Kementerian Keuangan dan Self-Regulatory Organization (SRO) tengah menyiapkan tim khusus yang akan memprioritaskan penyelesaian isu ini. Tim tersebut akan bekerja cepat untuk merumuskan kebijakan dan program kerja terintegrasi yang bisa segera diimplementasikan.
“Saya sudah prioritaskan isu ini sebagai program kerja yang mendesak. Kita akan lakukan bersama semua pihak terkait agar hasilnya lebih baik dan berdampak nyata bagi pasar,” pungkas Mahendra.
