OJK dan LPS Matangkan Aturan Penjaminan Polis Asuransi RI

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menandatangani Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pertukaran Data, Informasi, dan Dokumen dalam rangka Program Penjaminan Polis (PPP).

OJK dan LPS Matangkan Aturan Penjaminan Polis Asuransi RI
Penandatangan Kerja Sama OJK dan LPS dalam Program Penjaminan Polis, di Nusa Dua, Bali. Dok : Istimewa
Bacakan Artikel

EBuzz - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menandatangani Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pertukaran Data, Informasi, dan Dokumen dalam rangka Program Penjaminan Polis (PPP). Juklak ini menjadi landasan operasional koordinasi kedua lembaga dalam mempersiapkan dan melaksanakan Program Penjaminan Polis.

Dalam juklak tersebut, OJK memberikan kesempatan kepada perusahaan asuransi yang saat ini berada dalam pengawasan khusus untuk melakukan perbaikan dan memenuhi persyaratan agar dapat mengikuti program penjaminan polis asuransi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, mengatakan program penjaminan polis merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, yang diselenggarakan oleh LPS paling lambat Januari 2028.

Menurutnya, program ini bertujuan melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta ketika perusahaan asuransi mengalami kegagalan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.

"Penandatanganan Juklak ini merupakan langkah maju dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis yang diamanatkan Undang-Undang P2SK. Melalui program ini, kami berharap perlindungan terhadap pemegang polis semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dapat terus meningkat," kata Ogi saat Penandatanganan MoU dengan LPS di Nusa Dua, Bali, Selasa (17/11/2026). (18/11).

Baca Juga : Gelar AIRM ke-29 di Bali, OJK Soroti Ketahanan Industri Asuransi ASEAN

Ogi menambahkan, PPP melengkapi agenda penguatan industri perasuransian yang sedang berjalan, mulai dari permodalan, tata kelola, hingga manajemen risiko. Pengawasan yang kuat dan penjaminan yang kredibel akan saling menguatkan.

Pertukaran data tersebut, merupakan bagian penting dalam persiapan PPP. LPS memerlukan data pengawasan OJK untuk menilai kepesertaan dan memantau risiko, sementara OJK memerlukan informasi dari LPS mengenai hasil surveilans dan kepatuhan peserta penjaminan.

"Milestone bersejarah tersebut sebagai hasil kerja keras bersama selama empat tahun dalam mewujudkan transformasi dan reformasi fundamental yang memperkuat fondasi industri perasuransian nasional," ungkap dia.

8 Perusahaan Asuransi dalam Pengawasan Khusus

Selain itu, Ogi menegaskan, perusahaan asuransi yang berada dalam pengawasan khusus masih diberikan waktu untuk melakukan pembenahan sebelum program penjaminan polis diberlakukan.

Tercatat, saat ini ada delapan perusahaan asuransi di Indonesia yang masuk dalam kategori pengawasan khusus. Namun, Ogi tidak mengungkapkan nama-nama perusahaan tersebut dengan pertimbangan kebijakan dan untuk menjaga iklim industri asuransi tetap kondusif.

"Delapan perusahaan asuransi tersebut diwajibkan menyusun program restrukturisasi dan rencana tindak (action plan) untuk memperbaiki kondisi perusahaan agar dapat kembali sehat," tegas Ogi.

Ogi menjelaskan, apabila program perbaikan berjalan dengan baik, perusahaan asuransi tersebut dapat kembali beroperasi dalam kondisi normal dan status pengawasannya juga kembali normal.

"Apabila berjalan baik, maka perusahaan asuransi itu akan kembali normal dan pengawasannya kembali normal," katanya.

Sementara itu, terkait persiapan program penjaminan polis asuransi, OJK bersama LPS dan Kementerian Keuangan saat ini tengah membahas rancangan peraturan pemerintah (PP) sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026.

Baca Juga : OJK Gandeng Kemenkes Perkuat Ekosistem Asuransi Kesehatan

OJK juga melakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebelum rancangan PP tersebut diundangkan. Setelah PP diundangkan, perusahaan asuransi akan diberikan waktu selama enam bulan untuk mempersiapkan diri dan memenuhi persyaratan mengikuti program penjaminan polis.

"Enam bulan kira-kira sejak nanti diundangkan (PP) supaya siap-siap memperbaiki kalau mau ikut. Saya rasa pemegang saham akan berupaya melakukan restrukturisasi sehingga bisa memenuhi syarat untuk ikut program penjaminan polis," ucap Ogi.