EBuzz – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan stabilitas ekonomi, sosial, politik, hingga kesiapan teknis sebelum menjalankan kebijakan redenominasi rupiah.
Said mengingatkan bahwa langkah penyederhanaan nominal mata uang nasional itu tidak bisa dilakukan secara gegabah, karena menyangkut kepercayaan publik dan stabilitas harga di pasar.
“Apakah pemerintah sudah siap? Kalau semua itu belum, jangan coba-coba dilakukan redenominasi,” ujar Said di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (11/11/2025). (12/11).
Said menekankan, redenominasi bukan sekadar “menghapus tiga angka nol” pada rupiah, tetapi memerlukan kesiapan regulasi dan sistem ekonomi yang matang.
Menurutnya, kebijakan tersebut harus diawali dengan pembahasan dan pembentukan undang-undang di DPR RI, agar memiliki dasar hukum yang kuat dan mekanisme implementasi yang jelas.
Politikus PDI Perjuangan ini juga mengingatkan potensi dampak inflasi (inflatoar) jika aspek teknis pelaksanaannya tidak dirancang secara cermat.
“Kalau harga Rp280 dibulatkan jadi Rp300 tanpa kontrol teknis yang baik, itu bisa menimbulkan efek inflasi luar biasa. Itu yang paling kami khawatirkan di Badan Anggaran,” tegasnya.
Jaga Stabilitas dan Perkuat Fundamental Ekonomi
Ia menilai, pemerintah sebaiknya fokus menjaga stabilitas harga dan memperkuat fundamental ekonomi nasional lebih dulu sebelum melangkah ke kebijakan besar seperti redenominasi.
Kebijakan redenominasi rupiah sendiri sempat beberapa kali dibahas oleh pemerintah dan Bank Indonesia, namun hingga kini belum terealisasi. Tujuannya adalah menyederhanakan pecahan uang tanpa mengurangi nilai riilnya, sehingga memudahkan transaksi dan pencatatan keuangan di masa depan.
Namun, Said mengingatkan bahwa kebijakan ini hanya bisa dijalankan jika seluruh aspek pendukung dari kesiapan sistem, komunikasi publik, hingga stabilitas makro hingga benar-benar siap.
