EBuzz – Ekonom Bhima Yudhistira mengkritik tajam peran Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pengelolaan fiskal negara yang dinilai semakin tidak terkendali.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) itu menilai lonjakan utang pemerintah terjadi tanpa pengawasan yang memadai.
Bhima menyoroti lemahnya posisi Sri Mulyani dalam merespons berbagai agenda belanja negara, termasuk program ambisius Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang dianggap tidak rasional, seperti proyek Markas Besar Gabungan (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
“Sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani telah kehilangan karakter teknokratiknya. Ini terlihat dari dua kali program pengampunan pajak (tax amnesty) yang dijalankan selama kepemimpinannya, namun tidak berdampak signifikan pada peningkatan rasio pajak,” ujar Bhima dalam keterangannya, Selasa (3/9).
Ia juga menyinggung ketimpangan dalam penegakan pajak yang dinilai tidak adil. Menurut Bhima, kelompok menengah justru menjadi sasaran utama aparat pajak, sementara para wajib pajak besar tidak disentuh.
“Ini adalah bentuk keberpihakan yang timpang. Komunikasi publik dari Menkeu pun sering terkesan arogan, dan ini harus dihentikan. Terutama ketika rakyat kecil, termasuk para guru, masih hidup dalam kesulitan selama bertahun-tahun beliau menjabat,” lanjutnya.
Reset Ekonomi Indonesia, Celios Ada 8 Tuntutan Ekonomi
Selain mendesak agar Sri Mulyani mundur dari jabatannya, Celios juga merilis delapan tuntutan ekonomi sebagai bentuk koreksi terhadap arah kebijakan fiskal saat ini.
“8 tuntutan antara lain Pembatalan kenaikan tunjangan anggota DPR. Penerapan pajak kekayaan dan pengesahan RUU Perampasan Aset. Revisi menyeluruh terhadap regulasi perpajakan nasional. Dan, pemangkasan anggaran untuk Polri dan evaluasi alokasi dana bagi proyek MBG, Kopdes Merah Putih, serta Danantara,” tutup Bhima.
