EBuzz – Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menyatakan proses demutualisasi bursa efek tengah dibahas sebagai bagian dari amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Ia menjelaskan, demutualisasi ditujukan untuk memperkuat tata kelola dan transparansi di Bursa Efek Indonesia (BEI). Menurutnya, mekanisme dan sistem pelaksanaan demutualisasi masih dalam tahap perumusan, termasuk terkait struktur kepemilikan dan calon pemegang saham baru.
“Negara perlu memiliki porsi yang memadai dalam struktur tersebut untuk kepentingan nasional, tanpa harus terlibat aktif dalam pengelolaan. Kehadiran negara diharapkan memberi pengaruh positif terhadap penguatan iklim investasi,” kata Misbakhun saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Dirinya mendorong agar proses demutualisasi dipercepat sebagai bagian dari restrukturisasi pasar modal. Selain demutualisasi, DPR juga menyinggung agenda lain seperti peningkatan porsi saham beredar (floating share) dan sejumlah pembenahan di pasar saham. Ia menyampaikan kemungkinan proses tersebut dapat berlangsung pada kuartal II-2026.
“Mudah-mudahan,” singkatnya.
Tata Kelola BEI Pasca Demutualisasi
Menurutnya, setelah proses tersebut, bursa diharapkan mengikuti tata kelola sebagai perusahaan terbuka agar transparansi pengelolaan dapat diakses publik. Ia juga menyatakan bahwa struktur kepemilikan dan besaran saham beredar nantinya diharapkan dapat menjadi contoh bagi emiten yang tercatat di BEI.
“Supaya transparansi pengelola bursa itu juga bisa diakses oleh publik,” tegas Misbakhun.
Sementara terkait kemungkinan pembentukan holding baru, Misbakhun menyebut hal tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum dirumuskan secara final. Ia menegaskan bahwa tujuan utama demutualisasi adalah memastikan bursa dimiliki oleh pemegang saham yang memiliki kredibilitas dan struktur permodalan kuat.
Struktur tersebut dinilai diperlukan untuk mendukung kebutuhan investasi, termasuk penguatan teknologi informasi serta infrastruktur pendukung operasional bursa.
