EBuzz – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa tidak ada perlakuan khusus bagi Amerika Serikat dalam pengelolaan tambang mineral kritis di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil untuk merespons ramainya perbincangan di media sosial terkait isu bahwa dirinya menyiapkan ladang tambang mineral kritis Indonesia khusus bagi Amerika Serikat, sebagai bagian dari kesepakatan tarif dengan Negeri Paman Sam.
Ia memastikan, semua negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, baik China, Jepang, Amerika, maupun negara-negara Eropa. Bahkan, hingga saat ini Kementerian ESDM tidak pernah menyiapkan lahan tambang khusus untuk AS.
“Kami akan memberikan kesempatan yang sama bagi semua negara, mau China, mau Jepang, mau Amerika, mau Eropa, tidak ada perlakuan khusus,” ujar Bahlil usai konferensi pers capaian kinerja semester I/2025 Kementerian ESDM di Jakarta, Senin (11/8/2025). (12/8).
Ia menambahkan, hilirisasi mineral kritis merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Dalam pelaksanaannya, peluang investasi dibuka seluas-luasnya bagi semua negara tanpa pengecualian.
“Hilirisasi itu adalah program utama Bapak Presiden Prabowo Subianto, di mana hilirisasi ini diberikan kesempatan kepada semua negara,” pungkasnya.
Proyek Tambang Brownfield
Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan pemerintah ikut menawarkan investasi pada ekosistem baterai kendaraan listrik serta kesempatan investasi baru pada proyek tambang brownfield kepada pemerintah AS.
“Ini sudah bagi Amerika Serikat cukup menarik, tawaran Indonesia ini cukup menarik,” kata Airlangga kepada awak media di Jakarta, Senin (30/6/2025).
Mantan Ketum Golkar ini menambahkan, kesempatan investasi pada sisi tambang mineral kritis itu bakal dikerjakan bersama dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Proposal investasi pada tambang brownfield dan ekosistem baterai listrik itu melengkapi sejumlah tawaran yang lebih dahulu diajukan Indonesia seperti peningkatan impor bahan bakar minyak (BBM), liquified petroleum gas (LPG) hingga komoditas pangan.
