EBuzz – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmennya untuk menertibkan aktivitas tambang ilegal yang beroperasi di kawasan hutan. Hal ini disampaikan Bahlil usai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
“Satgas sudah turun mengecek, dan ditemukan ada penambang yang tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP). Itu jelas tidak bisa dibiarkan, harus segera ditertibkan,” ujar Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (22/8/2025). (25/8).
Kontribusi Sektor Pertambangan Bagi Pertumbuhan Ekonomi 15%
Ia menekankan, pengelolaan sumber daya alam (SDA) harus sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, yakni dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena itu, penataan tambang ilegal tidak hanya penting bagi kelestarian lingkungan, tetapi juga untuk memastikan negara memperoleh pemasukan yang sah.
“Tujuan kita jelas, lingkungan tetap terjaga dan negara pun mendapatkan pendapatan dari sektor ini,” katanya.
Selain persoalan tambang ilegal, Bahlil menyebutkan pertemuannya dengan Presiden Prabowo juga menyinggung kontribusi strategis sektor pertambangan bagi ekonomi nasional. Menurutnya, sektor energi dan sumber daya mineral saat ini menyumbang sekitar 15 persen dari pendapatan negara.
“ESDM menjadi salah satu sektor andalan yang menopang perekonomian Indonesia,” imbuh Bahlil.
Dengan langkah penataan tambang ilegal, pemerintah berharap tata kelola pertambangan semakin transparan, berkelanjutan, dan mampu mendukung agenda pembangunan ekonomi yang inklusif.
