EBuzz – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 tercatat sebesar 4,87% secara year-on-year (yoy). Angka ini berada di bawah target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam kerangka ekonomi makro 2025 sebesar 5,1%-5,5%, namun relatif lebih tinggi dibandingkan proyeksi Bank Dunia yang memperkirakan pertumbuhan sebesar 4,7%.
Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ajib Hamdani, menilai dengan pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2025 yang melambat akan sulit mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5% secara agregat pada akhir tahun 2025 tanpa adanya terobosan program yang signifikan dari pemerintah.
Apalagi, di awal tahun ini Apindo mencatat lebih dari 40 ribu tenaga kerja telah mengalami PHK sejak awal tahun. Kemudian, tekanan pada belanja pemerintah akibat penerimaan pajak yang jauh dari target, hanya mencapai 14,7% hingga Maret 2025 dari target ideal 20%, serta peran Danantara yang dinilai menggerus Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal tersebut yang membuat pertumbuhan ekonomi domestik melambat.
“Sejumlah tekanan yang menyebabkan kontraksi pada faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Pertama, penurunan daya beli masyarakat yang dipicu oleh gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),” imbuh Ajib dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/5/2025). (6/5).
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, Ajib Hamdani menyarankan pemerintah Indonesia untuk mengadopsi strategi low cost economy, mencontoh kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah China.
“Setidaknya ada empat hal yang dapat didorong: penyediaan energi murah, infrastruktur dan logistik yang efisien, clustering ekonomi dan ekosistem bisnis, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja. Keempat program ini di luar upaya jangka pendek dan konvensional seperti optimalisasi belanja pemerintah,” tegasnya.
Ajib menekankan, Apindo juga mengusulkan pembentukan “Indonesia Incorporated” untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha. Langkah tersebut bertujuan untuk menjadi mitra strategis bagi pemerintah dalam berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Dunia usaha diharapkan tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam memberikan solusi atas permasalahan bangsa, terlibat aktif dalam deregulasi, revitalisasi industri padat karya, dan perumusan kebijakan yang pro pertumbuhan ekonomi dan pemerataan,” tekan Ajib.
Dirinya juga menekankan bahwa, jika pemerintah fokus pada program jangka pendek dan jangka panjang secara bersamaan, kontraksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2025 dapat menjadi landasan untuk pertumbuhan yang lebih baik di sisa tahun ini.
“Terobosan signifikan dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi agregat minimal 5% pada akhir tahun 2025,” tutupnya.
Sebagai informasi, pertumbuhan ekonomi kuartal I-2024 mencapai 5,11%, dan pertumbuhan ekonomi agregat sepanjang tahun 2024 sebesar 5,03%. Dengan pertumbuhan kuartal I 2025 yang lebih rendah.
