EBuzz – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, ada 3 tantangan mendasar secara ekonomi yang harus diurai oleh pemerintah ke depan di era kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Analis Kebijakan Ekonomi APINDO Ajib Hamdani menyebutkan, tantangan pertama yang harus diurai pemerintah selama 5 tahun mendatang yakni mengenai tantangan fiskal yang mengalami tekanan. Menurut Ajib, belanja APBN 2025 sebesar Rp 3.613,1 trilian diproyeksikan ditopang oleh penerimaan negara yang prediksinya mencapai Rp. 3.005,1 triliun. Artinya potensi defisit lebih dari 600 triliuan akan menjadi penambah hutang negara.
“Termasuk juga problem fiskal dengan jatuh tempo hutang sekitar 800 triliun tahun 2025. Dengan kompleksitas fiskal yang ada, jajaran Kementerian Keuangan diharapkan mempunyai terobosan yang solutif,” ucapnya. (21/10).
Selanjutnya, permasalahan mendasar kedua adalah masih tingginya angka pengangguran. Di mana berdasarkan data tahun 2024 ini menunjukkan angka pengangguran sebesar 5,2%. Pencapaian investasi yang selalu over target selama 5 (lima) tahun terakhir tidak bisa menjadi solusi utama untuk lebih banyak menyerap tenaga kerja.
“Bahkan terjadi paradoks, karena semakin banyak fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan angka rasio Incremental Output Ratio (ICOR) kita terus mengalami peningkatan. Artinya investasi mengalami penurunan dalam kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi,” pungkas Ajib.
Permasalahan ketiga adalah kemiskinan. Pemerintah harus betul-betul mendorong kebijakan yang pro dengan pemerataan dan mendorong pengurangan angka kemiskinan. Dengan lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) ditopang oleh konsumsi rumah tangga, pertumbuhan ekonomi akan sustain kalau kemiskinan bisa terus dikurangi dan daya beli masyarakat ditingkatkan. Data statistik tahun 2024 menunjukkan angka 9,03%, atau sekitar 25 juta orang. Tetapi, ada fakta menarik lain yang harusnya menjadi perhatian pemerintah, yaitu golongan masyarakat miskin yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pusat BPJS lebih dari 96 juta orang.
“Artinya, pemeritah pun harus jeli dengan data awal sebagai pondasi kebijakan ke depannya. Masih banyak yang menjadi beban dengan ukuran masyarakat miskin ini, apakah 25 juta atau 96 juta orang,” tutupnya.
Diketahui, Presiden Prabowo sudah mempunyai program prioritas yang tercantum dalam Asta Cita. Dari 8 (delapan) program unggulan, 5 (lima) diantaranya tentang ekonomi. Artinya presiden sudah sangat memahami bahwa masalah dan tantangan ke depannya adalah tentang masalah perekonomian. Dibutuhkan sebuah reformasi ekonomi struktural untuk bisa menjadi jalan keluarnya. Dibutuhkan serangkaian kebijakan yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor sektor ekonomi melalui perubahan fundamental dalam sistem ekonomi, regulasi dan infrastruktur.
Indonesia mempunyai narasi besar menuju Indonesia Emas 2045. Presiden Prabowo juga mempunyai target pertumbuhan ekonomi yang agresif mencapai 8%. Hal ini bisa tercapai, ketika jajaran kabinetnya mau dan mampu menterjemahkan program presiden dalam kerangka reformasi struktural tersebut.
