EBuzz – Nilai tukar rupiah dalam dua hari terakhir menunjukkan tekanan signifikan di pasar Non Deliverable Forward (NDF), mencapai kisaran Rp 17.200 per dolar AS. Kondisi pasar NDF, yang menjadi indikator keyakinan global terhadap rupiah mengindikasikan pelemahan mata uang Garuda.
Analis Kebijakan Ekonomi APINDO Ajib Hamdani dalam keterangannya menyoroti bahwa, fundamental ekonomi makro domestik Indonesia sebenarnya relatif stabil.
“Tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia berada di angka 5,75%, dan inflasi masih terkendali di bawah 2,5%. Stabilitas politik pasca dimulainya pemerintahan baru di bawah Prabowo Subianto juga menjadi faktor positif,” katanya dalam keterangan tertulis. (8/4).
Menurut Ajib, pelemahan rupiah cenderung dipengaruhi oleh tiga faktor utama. Pertama, kondisi ekonomi global dan kebijakan kenaikan tarif pajak oleh Presiden Donald Trump diperkirakan akan menekan neraca dagang Indonesia-Amerika yang pada tahun 2024 mencatatkan surplus lebih dari 16 miliar dolar AS.
“Kedua, tingkat keyakinan pasar global terhadap ekonomi dalam negeri Indonesia turut berperan. Tekanan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang anjlok lebih dari 9% pada pembukaan perdagangan 8 April 2025, serta nilai kapitalisasi pasar uang yang mencapai lebih dari 12 ribu triliun, menjadi indikator respons pasar terhadap kebijakan pemerintah,” imbuhnya.
Ajib menambahkan, kebijakan ekonomi Indonesia yang menganut defisit fiskal membuat rupiah rentan terhadap isu pengelolaan keuangan negara. Proyeksi belanja negara tahun 2025 yang melebihi Rp 3.600 triliun, dengan dukungan utang lebih dari Rp 600 triliun untuk tahun berjalan, turut menjadi perhatian pasar.
“Proyeksi pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro menargetkan nilai tukar rupiah di kisaran Rp 16.000 per dolar AS sepanjang tahun 2025. Pelemahan rupiah menuju Rp 17.000 akan membawa dampak terhadap kebijakan moneter dan fiskal, yang mengharuskan pemerintah melakukan penyesuaian untuk memitigasi fluktuasi,” pungkas Ajib.
Dirinya mengusulkan setidaknya empat langkah mitigasi jangka pendek dan jangka panjang di luar kebijakan fiskal dan moneter. Pertama, melanjutkan optimalisasi Devisa Hasil Ekspor (DHE) dengan insentif yang menarik bagi dunia usaha.
Kedua, fokus pada program orientasi ekspor dan substitusi impor. Ketiga, mendorong peningkatan nilai tambah komoditas unggulan, terutama di sektor pertanian, perkebunan, dan maritim. Keempat, mendorong revitalisasi sektor padat karya dan deregulasi untuk menekan biaya ekonomi tinggi dan meningkatkan daya saing.
“Dengan kompleksitas ekonomi yang ada, rupiah mengalami fluktuasi dan tekanan nilai yang luar biasa. Pemerintah harus bisa membuat langkah-langkah untuk stabilisasi nilai tukar dengan program-program kebijakan yang terukur dan pro dengan dunia usaha,” tutupnya.
