Jakarta, EBuzz – Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan peluncuran Bursa Karbon di Indonesia merupakan milestone bagi Indonesia untuk memenuhi target penurunan emisi atau nationaly determined contribution (ndc) di tahun 2030 mendatang. Adapun target penurunan emisi tersebut sekitar 29 persen dengan upaya sendiri, kemudia. 41 persen dengan bantuan dari dunia internasional.
Sementara itu, dalam POJK 14 tahun 2023 dijelaskan bahwa terdapat pokok – pokok peraturan perdagangan pada bursa karbon. Dimana, OJK melakukan pengawasan terhadap perdagangan karbon melalui bursa karbon yang meliputi penyelenggara bursa karbon, transaksi dan penyelesaian transaksi unit karbon, tata kelola perdagangan karbon dan pihak maupun produk yang berkaitan dengan perdagangan karbon melalui bursa karbon.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajadi menjelaskan bahwa, momentum yang sangat baik ini harus dapat disambut baik oleh seluruh pihak. Pasalnya, berdasarkan data yang ada terdapat beberapa negara tetangga yang sudah meluncurkan bursa karbon paling cepat selama 2 tahun, sedangkan Indonesia dapat merealisasikan penyelenggaraan bursa karbon hanya dalam kurun waktu 8 bulan.
“Sehingga, ini jadi milestone bagi Indonesia untuk dapat memenuhi target penurunan emisi di tahun 2030 mendatang”, ungkapnya pada saat Press Confrence Peluncuran Bursa Karbon di Bursa Efek Indonesia. (26/9).
Disisi lain, Inarno menambahkan sejauh ini sudah ada beberapa perusahaan yang menyatakan minatnya untuk menjadi penyelenggara bursa karbon. Namun, belum ada yang melakukan submit dokumen ke OJK secara resmi.
“Kami akan menunggu jika terdapat perusahaan yang ingin menjadi penyelenggara bursa karbon. Tapi, sampai saat ini belum ada satupun perusahaan yang telah memasukan dokumen sebagai penyelenggara bursa karbon tersebut”, imbuhnya.
Pada hari ini, Bursa Karbon pertama di Indonesia secara resmi telah diluncurkan. Peluncuran tersebut dihadiri secara langsung oleh Presiden Joko Widodo di Gedung PT Bursa Efek Indonesia, Jakarta.
